Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » KPID Sulbar Dilaporkan ke Polda Atas Dugaan Korupsi Biaya Operasional

KPID Sulbar Dilaporkan ke Polda Atas Dugaan Korupsi Biaya Operasional

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Kamis, 15 Agt 2024
  • comment 55 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.id – Dugaan kasus korupsi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dilaporkan oleh lembaga pegiat anti korupsi Sulbar ke Polda Sulawesi Barat.

Juru bicara gabungan lembaga anti korupsi Sulbar, Husaeni, mengatakan laporan itu telah dimasukkan sejak 17 Juli 2024 lalu ke Direktorat Kriminal Khusus (Dit Krimsus) Polda Sulbar.

Menurut Husaeni, laporan itu tertuang dalam sejumlah poin. Aduan itu masing-masing, dugaan mark up gaji komisioner yang dinilai membengkak hingga Rp 12 juta per orang dan mark biaya operasional yang dinilai tak masuk akal.

“Ada dugaan penggunaan anggaran yang tidak masuk akal. Dalam Peraturan Gubernur (Pergub), gaji Komisioner harusnya Rp 6 juta atau yang setara dengan eselon III. Bukan sampai Rp 12,” kata Husaeni pada wartawan. Kamis, (15/8/2024).

Selain ini, biaya operasional kantor KPID Sulbar termasuk sewa gedung dinilai tidak masuk akal yang menembus Rp 800 per tahun. Padahal kata Husaeni, standar penyewaan Ruko di Mamuju hanya berkisar Rp 50 juta per tahun.

Selain menyoroti gaji dan operasional yang dinilai membengkak, Pegiat Anti korupsi juga mengatakan, KPID Sulbar tertutup dan tidak transparan ke publik soal hasil audit. Padahal kata Husaeni, keterbukaan informasi ke publik telah diatur oleh KIP dan Pengadilan Negeri yang memerintahkan setiap KPID agar terbuka pada publik.

Dia berharap, laporan yang dimasukan sejak 17 Juli 2024 lalu di Dirkrimsus Polda Sulbar dapat segera diproses. Hal itu agar KPID Sulbar bisa melakukan keterbukaan pada publik.

“Operasionel hingga sewa Kantor tidak masuk akal, mencapai Rp 800 juta per tahun. Padahal di Mamuju ini Ruka dengan spesifikasi dua lantai paling berkisar Rp 50 juta per tahun. Kalau perlengkapan hanya beli kursi dan lemari kenapa angkanya sampai begitu,” lanjut Husaeni.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Slamet Wahyudi, saat dikonfirmasi membenarkan adanya aduan yang dilakukan oleh masyarakat tentang KPID Sulbar. Meski begitu, ia belum merinci terkait aduan itu.

“Iya benar mas, ada aduan masyarakat masuk di Polda Sulbar soal KPID. Ini masih bersifat aduan bukan laporan, “ singkat Kombes Slamet.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wawali Bontang Targetkan Data Kemiskinan Rampung Agustus

    Wawali Bontang Targetkan Data Kemiskinan Rampung Agustus

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Mekora.id – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan pentingnya akurasi data kemiskinan sebagai pijakan utama dalam merumuskan program pemerintah. Ia menargetkan, pendataan yang tengah difinalisasi Pemkot harus rampung paling lambat 31 Agustus 2025. “Walaupun sempat melewati batas waktu 15 Agustus, saya minta tetap diselesaikan dengan cermat. Kalau datanya akurat, tidak ada program yang sia-sia, […]

  • Semarak HUT RI ke 80, Wali Kota Bontang Kibarkan Bendera merah Putih di Pulau Beras Basah

    Semarak HUT RI ke 80, Wali Kota Bontang Kibarkan Bendera merah Putih di Pulau Beras Basah

    • calendar_month Senin, 11 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Mekora.id – Pemerintah Kota Bontang menggelar kegiatan pembentangan bendera Merah Putih mengelilingi pulau Beras Basah, Minggu (10/8/2025) pagi. Hal ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Bendera raksasa yang membentang mengitari pulau ini merupakan gabungan kain Merah Putih sepanjang 15 meter dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot […]

  • Korban MIras Oplosan Mamuju

    Korban Miras Oplosan di Mamuju Bertambah Jadi 5 Orang, 17 Lainnya Kritis di RS

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 97
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Tragedi miras oplosan di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kian memakan banyak korban. Hingga Senin (22/9/2025), lima warga dinyatakan meninggal dunia, sementara 17 orang lainnya masih kritis dan menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di Mamuju. Kondisi darurat itu terjadi setelah puluhan warga menenggak cairan berbahaya yang belakangan diketahui berasal […]

  • Guru di Mamasa Demo

    Ratusan Guru di Mamasa Kembali Turun Jalan, Tuntut Pembayaran Sertifikasi

    • calendar_month Senin, 16 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 204
    • 0Komentar

    MAMASA, Mekora.di – Ratusan guru di Kabupaten Mamasa kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan pembayaran sertifikasi. Aksi tersebut dilaksanakan di Depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati, pada, Senin, (16/12/2024). Sekretaris Forum Guru Bersatu Kabupaten Mamasa, Abdi Anto, tunjangan sertifikasi mereka selama triwulan 3 dan 4 tidak pernah dibayarkan. Selain itu tunjangan […]

  • Tewas di Tambang Emas Kalumpang

    Kakek dan Cucu Tewas Tertimbun di Lobang Tambang Emas Ilegal Kalumpang

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 578
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Peristiwa tragis terjadi di Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Seorang kakek dan cucunya ditemukan tewas setelah tertimbun longsoran di dalam lubang tambang emas ilegal pada Rabu (18/2/2026). Kedua korban diketahui bernisial TS (61) dan IF (14). Mereka tertimbun saat menambang emas di dalam lubang sempit yang dikenal warga sebagai […]

  • Dua Warga Jadi Korban, GMNI Desak Polda Sulbar Tak Pangku Tangan Hadapi Tambang Ilegal

    Dua Warga Jadi Korban, GMNI Desak Polda Sulbar Tak Pangku Tangan Hadapi Tambang Ilegal

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 339
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Insiden tragis runtuhnya lubang galian di lokasi tambang emas ilegal di Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, memicu respon dari publik. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengatakan, tewasnya dua warga lokal itu diakibatkan kelalaian aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan. Padahal menurut Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP GMNI, Adam […]

expand_less