KPID Sulbar Dilaporkan ke Polda Atas Dugaan Korupsi Biaya Operasional
- account_circle mekora.id
- calendar_month Kamis, 15 Agt 2024
- comment 55 komentar
- print Cetak
Kantor KPID Sulbar di Jl. RE Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju. (Foto : Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, mekora.id – Dugaan kasus korupsi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dilaporkan oleh lembaga pegiat anti korupsi Sulbar ke Polda Sulawesi Barat.
Juru bicara gabungan lembaga anti korupsi Sulbar, Husaeni, mengatakan laporan itu telah dimasukkan sejak 17 Juli 2024 lalu ke Direktorat Kriminal Khusus (Dit Krimsus) Polda Sulbar.
Menurut Husaeni, laporan itu tertuang dalam sejumlah poin. Aduan itu masing-masing, dugaan mark up gaji komisioner yang dinilai membengkak hingga Rp 12 juta per orang dan mark biaya operasional yang dinilai tak masuk akal.
“Ada dugaan penggunaan anggaran yang tidak masuk akal. Dalam Peraturan Gubernur (Pergub), gaji Komisioner harusnya Rp 6 juta atau yang setara dengan eselon III. Bukan sampai Rp 12,” kata Husaeni pada wartawan. Kamis, (15/8/2024).
Selain ini, biaya operasional kantor KPID Sulbar termasuk sewa gedung dinilai tidak masuk akal yang menembus Rp 800 per tahun. Padahal kata Husaeni, standar penyewaan Ruko di Mamuju hanya berkisar Rp 50 juta per tahun.
Selain menyoroti gaji dan operasional yang dinilai membengkak, Pegiat Anti korupsi juga mengatakan, KPID Sulbar tertutup dan tidak transparan ke publik soal hasil audit. Padahal kata Husaeni, keterbukaan informasi ke publik telah diatur oleh KIP dan Pengadilan Negeri yang memerintahkan setiap KPID agar terbuka pada publik.
Dia berharap, laporan yang dimasukan sejak 17 Juli 2024 lalu di Dirkrimsus Polda Sulbar dapat segera diproses. Hal itu agar KPID Sulbar bisa melakukan keterbukaan pada publik.
“Operasionel hingga sewa Kantor tidak masuk akal, mencapai Rp 800 juta per tahun. Padahal di Mamuju ini Ruka dengan spesifikasi dua lantai paling berkisar Rp 50 juta per tahun. Kalau perlengkapan hanya beli kursi dan lemari kenapa angkanya sampai begitu,” lanjut Husaeni.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Slamet Wahyudi, saat dikonfirmasi membenarkan adanya aduan yang dilakukan oleh masyarakat tentang KPID Sulbar. Meski begitu, ia belum merinci terkait aduan itu.
“Iya benar mas, ada aduan masyarakat masuk di Polda Sulbar soal KPID. Ini masih bersifat aduan bukan laporan, “ singkat Kombes Slamet.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
