Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Kompolnas Desak Kasus Kematian Tahanan di Polres Polman Segera Diusut, Minta Jenazah di Otopsi

Kompolnas Desak Kasus Kematian Tahanan di Polres Polman Segera Diusut, Minta Jenazah di Otopsi

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mamuju, Mekora.id – Kasus kematian tahanan berinisial R di Polres Polewali Mandar (Polman), disesalkan Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, dalam keterangan persnya mengatakan, secepatnya akan mengirim surat klarifikasi ke Polda Sulawesi Barat dan mendorong segera dilakukan otopsi pada Jenazah R.

“Kompolnas akan mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sulawesi Barat. Kompolnas mendorong segera dilakukannya otopsi jenazah Sdr. R untuk mengetahui penyebab kematiannya, apakah kematian wajar atau akibat kekerasan,” kata Poengky, Jumat (13/9/2024).

Selain itu, Kompolnas mendorong Propam mengusut kasus kematian tahanan di Polres Polman, serta melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab menjaga keamanan di tahanan. Termasuk Kepala Satuan (Kasat) Tahanan Titipan (Tahti), Kasat Reskrim, hingga Kapolres Polewali Mandar.

Lebih lanjut kata Indarti, Polri sudah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Polri, sehingga pimpinan dan seluruh anggota dalam melaksanakan tugas harus menghormati HAM.

“Hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk mendapatkan keadilan di muka hukum harus dihormati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” jelas Poengky Indarti.

Kompolnas menilai, adanya tahanan yang meninggal dengan dugaan penyiksaan, menunjukkan Peraturan Kapolri tentang HAM tidak dilaksanakan dengan baik.

“Jika penyidik sudah memutuskan untuk menahan tersangka, maka menjadi kewajiban penyidik untuk menjamin perlakuan yang baik dan melindungi hak2 tersangka. Oleh karena itu kepada orang-orang yang bertanggung jawab harus diproses pidana dan etik,” ungkap Poengky Indarti.

Kompolnas juga meminta setiap sudut hingga ruang penyidikan ikut dipasangi CCTV untuk mencegah terjadinya kekerasan berlebihan terhadap tersangka, serta melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan harus ketat.

“Selain atasan langsung dan pengawas penyidikan, perlu diperkuat dengan pemasangan CCTV di ruang-ruang penyidikan dan ruang-ruang tahanan, penyidik harus dilengkapi body kamera, serta proses penyidikan harus direkam dengan video serta recorder,” ujar Indarti.

Poengky Indarti menyebut, Kompolnas akan melakukan pengawasan terkait pengusutan kasus kematian tahanan di Polres Polman itu.

“Kompolnas akan mengawasi penanganan kasus ini dan berharap kasus ini tidak terjadi lagi,” tutup Poengky Indarti.

Sebelumnya, kasus kematian tahanan di Polres Polman menghebohkan masyarakat Sulawesi Barat. Pasalnya kematian Korban dinilai tidak wajar dan terdapat sejumlah luka hingga kulit robek di sejumlah tubuh korban.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Galung Lombok Polman

    Wakil Ketua DPRD Sulbar Hadiri Peringatan Galung Lombok di Polman

    • calendar_month Kamis, 1 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 146
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Rahim menghadiri peringatan peristiwa panyapuang/pembantaian penduduk sipil oleh tentara Belanda pada 1 Februari 1947 di Desa Galung Lombok, Kabupaten Polewali Mandar. Abdul Rahim dan sejumlah tokoh termasuk Penjabat (Pj) Bupati Polman, Muhammad Ilham Borahima, Bupati Majene, Andi Ahmad Syukri Tammalele, dan Ketua DPRD Kabupaten Polewali […]

  • PPPK Pemprov Sulbar

    Butuh Rp36 Miliar, Pemprov Sulbar Akui Tak Mampu Bayar THR PPPK 2026

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 289
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) akhirnya memberikan penjelasan terkait tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, pada tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi alasan utama pemerintah provinsi belum dapat merealisasikan pembayaran THR […]

  • Jenazah di Kalumpang Ditandu

    Pilu, Jalan Tak Tembus Mobil Warga Kalumpang Terpaksa Tandu Jenazah di Gelap Malam

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 151
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Duka mendalam menyelimuti warga Desa Makkaliki, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di tengah kehilangan, mereka masih harus menghadapi sulitnya akses jalan saat mengantar jenazah keluarga. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (22/3/2026) malam. Warga terpaksa menandu jenazah sejauh lebih dari 4 kilometer karena ambulans tidak bisa menjangkau desa akibat kondisi jalan yang […]

  • DPRD Sulbar 2024

    Berikut Daftar dan Perolehan 45 Caleg Terpilih DPRD Sulbar 2024

    • calendar_month Jumat, 15 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 371
    • 3Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Berikut nama-nama 45 calon anggota DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) yang terpilih dalam Pemilu 2024. Data ini kami himpun berdasarkan data D hasil Pleno KPU Sulawesi Barat yang ditutup pada Sabtu 09 Maret 2024 lalu. Dengan hasil itu, setidaknya ada 10 partai yang mengirim Calegnya ke kursi DPRD Sulbar periode 2024-2029. Partai Golkar […]

  • Air BPBD Sulbar

    BPBD Sulbar Buka Posko Air Bersih Untuk Atasi Dampak El Nino

    • calendar_month Rabu, 11 Okt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 78
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerjunkan mobil tangki berisi air bersih, pada sejumlah desa di Mamuju yang mengalami kekeringan dampak El Nino. Kepala BPBD, Amir Maricar, mengatakan satu mobil tangki berisi air bersih di terjunkan di Desa Salupangi, pada Selasa (10/10/2023). “Kami telah menyalurkan bantuan air bersih untuk […]

  • Ketua Bappilu PAN Sulbar

    Rekomendasi di Pilkada Mamuju Bertambah, Begini Kata Ketua Bappilu PAN Sulbar

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 157
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Berubahnya rekomendasi partai amanat nasional (PAN) untuk bakal calon kepala daerah (Cakada) di Pilkada Mamuju 2024, dikomentari oleh DPW PAN Sulbar. Perubahan itu setelah bertambahnya dua nama yakni Bupati Petahana, Sutinah Suhardi dan Kader PAN M. Imran AB. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PAN Sulawesi Barat (Sulbar), Munandar Wijaya, mengatakan keputusan DPP […]

expand_less