Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Kesbangpol Salurkan Bantuan Parpol Rp735 Juta, Wawali Tekankan Transparansi dan Stabilitas Politik

Kesbangpol Salurkan Bantuan Parpol Rp735 Juta, Wawali Tekankan Transparansi dan Stabilitas Politik

  • account_circle zul
  • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mekora.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bontang menyalurkan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2025. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota pada Rabu (17/9/2025) itu diawali dengan lantunan Pancasila bersama. Suasana khidmat terasa saat seluruh undangan menyuarakan sila demi sila, yang dimaknai bukan hanya sebagai hafalan, melainkan pedoman hidup dalam menjaga persatuan bangsa.

Acara ini dihadiri Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, perwakilan Forkopimda, Kepala Kesbangpol Deddy Haryanto beserta jajaran, perwakilan Inspektorat, serta pengurus partai politik penerima bantuan.

Dalam sambutannya, Wawali menegaskan pentingnya peran partai politik.

“Partai politik adalah penghubung aspirasi rakyat sekaligus motor penggerak pendidikan politik. Jangan hanya tertib mengelola dana, tetapi juga ikut menjaga stabilitas politik di daerah,” tegas Agus Haris.

Ia melanjutkan, “Mari kita manfaatkan bantuan ini secara bertanggung jawab, demi memperkuat demokrasi dan mendukung pembangunan Kota Bontang.”

Selain penyaluran dana, acara juga diisi dengan pemaparan isu sosial ekonomi terkini. Pemerintah mencatat perbaikan data kemiskinan, dari 47 ribu jiwa menjadi sekitar 19 ribu jiwa setelah verifikasi. Namun, Wawali mengingatkan masih ada persoalan data ganda yang harus diselesaikan. Di sisi lain, jumlah pencari kerja juga turun dari 5.425 menjadi sekitar 3.500 orang berkat penyaluran kesempatan kerja.

“Angka ini menunjukkan perbaikan, tetapi jangan cepat puas. Masih banyak PR yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.

Kepala Kesbangpol, Deddy Haryanto, dalam laporannya memaparkan dasar hukum penyaluran bantuan, mulai dari UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik hingga Permendagri Nomor 29 Tahun 2017. “Semua penyaluran ini berpedoman pada keputusan Wali Kota Bontang mengenai daftar penerima tahun 2025,” jelasnya.

Total bantuan yang digelontorkan tahun ini mencapai Rp735.885.000, bersumber dari DPA Kesbangpol Kota Bontang. Dana didistribusikan berdasarkan perolehan suara sah partai politik pada pemilu sebelumnya. Partai Golkar tercatat menerima paling besar Rp205,44 juta, disusul PKB Rp122,29 juta, PDIP Rp90,64 juta, Gerindra Rp89,97 juta, hingga Partai Gelora Rp34,47 juta.

Dalam pengelolaannya, bantuan diwajibkan digunakan 60 persen untuk pendidikan politik masyarakat dan 40 persen untuk operasional sekretariat. Tahun lalu, laporan keuangan parpol di Bontang mendapat apresiasi dari BPK sebagai yang terbaik di Kalimantan Timur. “Prestasi ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci,” pesan Deddy.

Kegiatan ditutup dengan ajakan agar sinergi pemerintah dan partai politik terus diperkuat. “Jika bantuan digunakan dengan benar, demokrasi partisipatif di Kota Bontang akan semakin kuat, dan pembangunan bisa berjalan inklusif untuk seluruh masyarakat,” kata Agus Haris menutup acara.

  • Penulis: zul

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Bontang Tegaskan Komitmen Wujudkan APBD 2026 yang Efisien dan Berpihak pada Masyarakat

    Pemkot Bontang Tegaskan Komitmen Wujudkan APBD 2026 yang Efisien dan Berpihak pada Masyarakat

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle zul
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Mekora.id – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang efisien, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mewakili Wali Kota menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bontang terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026. Jawaban […]

  • Upacara HUT RI ke-79 tahun di Mamuju

    Upacara HUT RI ke-79 di Mamuju, Untuk Pertama Kali Akan Digelar di Kantor Bupati

    • calendar_month Selasa, 13 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 104
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Upacara bendera peringatan HUT RI ke-79 tahun, untuk pertama kalinya akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, di halaman Kantor Bupati, di Jl. Soekarno Hatta, pada 17 Agustus 2024 mendatang. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mamuju, Usdi mengatakan, persiapan itu dilakukan termasuk pendidikan dan latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang […]

  • Pengerdar Narkoba di Mamuju

    Polresta Mamuju Tangkap 8 Pengedar Narkoba Dalam Dua Bulan, Satu ASN Kemenag Sulbar

    • calendar_month 6 menit yang lalu
    • account_circle mekora.id
    • visibility 3
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Aparat Polresta Mamuju menangkap delapan tersangka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dalam enam kasus berbeda sepanjang Januari hingga Februari 2026. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolresta Mamuju, Selasa (3/3/2026), yang dipimpin langsung Kapolresta Mamuju, Ferdyan Indra Fahmi. Kapolresta Mamuju mengatakan, delapan tersangka itu merupakan pengerdar yang diamankan dari enam kasus […]

  • Kebakaran BTN Maspul Mamuju

    Kebakaran Landa Pemukiman Padat Penduduk di Mamuju, 7 Rumah Hangus

    • calendar_month Sabtu, 1 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 143
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kebakaran hebat terjadi di Kota Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Kobaran api melalap pemukiman padat penduduk di Perumahan BTN Maspul, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, pada, Sabtu (1/2/2025) pagi. Menurut keterangan salah satu warga setempat, Sapri, kebakaran mulai terlihat saat api membesar sekitar pukul 07.00 WITA. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga […]

  • Sekretariat Panwaslu Mamasa di JL. Ahmad Yani, Kelurahan Mamasa.

    Dana Pilkada Tak Kunjung Cair, Sekretariat Panwaslu Mamasa Terancam Disegel Pemilik

    • calendar_month Rabu, 31 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 71
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Nasib buruk sedang dialami oleh Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Mamasa. Mereka terancam tidak berkantor dan bekerja maksimal, lantaran sewa Sekretariat dan peralatan kantor telah jatuh tempo akhir Akhir Juli 2024 ini. Ketua Panwaslu Kecamatan Mamasa, Indra Sakti mengatakan, belum terbayarnya sewa kantor dan peralatan mereka. Tidak hanya itu, bahkan […]

  • Sidang Ijazah Palsu Haris Mateng

    Jelang Tuntutan, JPU Hadirkan 14 Saksi di Sidang Dugaan Ijazah Palsu Cabup Mateng

    • calendar_month Jumat, 20 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 112
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Sidang perkara dugaan ijazah palsu dengan terdakwa Calon Bupati Mamuju Tengah (Mateng) di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju, kini memasuki hari ketiga. Rencananya, hari ketiga sidang dugaan ijazah palsu Cabup Mateng itu memasuki agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Haris Halim Sinreng. “Iya sore ini, kami sudah siap mau ke […]

expand_less