Sementara, Ketua PMII Cabang Mamuju, Refly Sakti Sanjaya mengatakan, pembangunan proyek di sekitar kantor BPJN yang tidak dilengkapi papan informasi. Kata dia, itu bentuk kurangnya komitmen BPJN terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
“Papan informasi tersebut sangat penting untuk memberikan transparansi kepada masyarakat, terkait anggaran dan waktu pelaksanaan,” ujar Sakti.
Catatan : berita ini belum memiliki konfirmasi dari pihak BPJN terkait tudingan pengunjuk rasa.
Berikut 3 tuntutan massa aksi :
1. Transparansi anggaran terkait pembangunan dan perbaikan jalan nasional
2. Perjelas IMB/PBG bangunan kantor BPJN dan seluruh bangunan disekitarnya
3. Mendesak APH Sulbar agar segera mungkin melakukan audit anggaran yang dinaungi BPJN Sulbar.
Lagi lagi polisis