“Ini bukan main-main! Jika para mafia anggaran terus dibiarkan, Sulawesi Barat akan terus terjebak dalam kubangan korupsi yang menghancurkan masa depan daerah ini!” tegas Ramli.
HIPMAB menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih harus dibangun di atas prinsip meritokrasi, dengan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pembangunan nyata.
Pemerintah didesak untuk menyelesaikan berbagai masalah fundamental di Sulawesi Barat, seperti angka putus sekolah yang tinggi, kemiskinan ekstrem, serta stunting, bukan malah sibuk memperkaya segelintir oknum melalui praktik KKN.
“Kami tidak akan diam! Jangan coba-coba bermain dengan uang rakyat!” tutup Ramli.
Kini, bola panas berada di tangan Pemprov dan aparat penegak hukum. Akankah mereka berani membongkar dugaan skandal ini? Publik menunggu tindakan nyata.
