Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Nasional » GMNI Kritik Ketergantungan Investasi Asing, Minta Hilirisasi Perkuat Industri Dalam Negeri

GMNI Kritik Ketergantungan Investasi Asing, Minta Hilirisasi Perkuat Industri Dalam Negeri

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Mekora.id — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai kebijakan hilirisasi industri yang dijalankan pemerintah sejak 2010 hingga kini belum mencerminkan arah industrialisasi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penilaian tersebut disampaikan sebagai bagian dari evaluasi kritis GMNI terhadap arah pembangunan ekonomi nasional yang dinilai masih bertumpu pada logika investasi asing dan orientasi ekspor, tanpa diiringi penguatan struktur industri dalam negeri.

Ketua DPP GMNI Bidang Hubungan Industri dan Hilirisasi, Prima Dwi Dzaldi, menyebut hilirisasi seharusnya dimaknai sebagai proses penguatan rantai nilai industri secara menyeluruh, mulai dari penguasaan bahan baku, kedaulatan teknologi, hingga hubungan industrial yang adil.

“Hilirisasi kita masih bersifat kuantitatif dan transaksional, mengejar angka investasi dan ekspor, tetapi lemah dalam membangun kapasitas industri nasional, kedaulatan teknologi, serta perlindungan tenaga kerja,” ujar Prima, Jumat, (9/1/2026).

Dalam kajian akademiknya, GMNI mencatat kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023 masih stagnan di kisaran 18–19 persen, jauh menurun dibandingkan awal 2000-an yang mencapai lebih dari 30 persen. Fakta ini menunjukkan hilirisasi belum mampu merombak struktur ekonomi nasional secara fundamental.

Produk hilir yang dihasilkan, menurut GMNI, sebagian besar masih berada pada level setengah jadi dan belum masuk ke rantai produksi berteknologi tinggi. Di sisi lain, dominasi modal besar dan asing di sektor strategis dinilai memperlihatkan lemahnya peran negara sebagai pengendali arah industrialisasi.

“Kawasan industri seperti Morowali memang menaikkan pendapatan daerah, tetapi nilai tambah terbesar tetap mengalir ke korporasi besar dan investor asing,” tegas Prima.

GMNI juga menyoroti lemahnya transfer teknologi sejak hilirisasi dijalankan lebih dari satu dekade. Hingga kini, belum terlihat pusat riset nasional yang mampu menopang peningkatan kemampuan industri domestik. Ketergantungan terhadap teknologi dari China dan Jepang masih sangat dominan, terutama pada komoditas nikel dan tembaga.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketrua GMNI Polewali Mandar

    GMNI Soroti Pengadaan Randis Ketua DPRD Polman Senilai 833 Juta, Pemborosan

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 80
    • 0Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polewali Mandar (Polman) menyoroti rencana belanja kendaraan dinas (Randis) Ketua DPRD Kabupaten Polman. Hal itu setelah anggarannya menyentuh Rp833.900.000 dengan spek 2.755 cc. Ketua GMNI Cabang Polman, Andi Baraq, mengatakan, rencana pengadaan Randis Ketua DPRD itu telah menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun […]

  • BPK Sulbar serahkan LHP APBD 2023 ke DPRD Sulbar

    DPRD Sulbar Paripurna Penyerahan LKPD 2023, Pemprov Sulbar Raih WTP ke-10

    • calendar_month Senin, 3 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 42
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar Tahun 2023 dan ikhtisar pemeriksaan daerah, Senin, (3/6/2024). Rapat paripurna berlangsung di kantor sementara DPRD Sulbar, dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua […]

  • Blok migas Sulbar

    Lagi, Dewan Ingatkan Pemprov Sulbar Serius Kejar Hak DBH di Blok Migas Sepinggan dan North Adang

    • calendar_month Sabtu, 13 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 97
    • 3Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ditengah hangatnya pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) yang akan berakhir 12 Mei 2024 ini, DPRD Sulawesi Barat menyoroti hal lain yang dianggap substantif. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Muhammad Hatta Kainang, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak hanya berputar pada internal ASN saja, tetapi juga memfokuskan perhatiannya untuk peningkatan sumber penerimaan […]

  • Hamka Baharuddin

    Pilkada Sulbar Hendaklah Adu Gagasan, Bukan Cacian

    • calendar_month Jumat, 30 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Penulis : Hamka Baharuddin (Pemuda Pemerhati Demokrasi) Semarak kontestasi Pilkada serentak, khususnya di Pilkada Sulawesi Barat, mulai berkumandang. Berbagai media massa telah menuliskan profil pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada 2024. Ini menjadi pertanda bahwa proses pencarian sosok pemimpin di Sulawesi Barat dan seluruh kabupaten lainnya akan segera digerakkan oleh masing-masing tim sukses. Tidak […]

  • APBD Sulbar 2026 disepekati

    APBD 2026 Alami Penurunan, DPRD dan Pemprov Sulbar Bahas Strategi Hadapi Tantangan Fiskal

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 64
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian surat keputusan pimpinan DPRD terkait penyempurnaan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (9/9/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar itu […]

  • Penyerahan berkas penyidikan Dugaan Kasus Karupsi Desa Tanambuah

    Temuan 400 Juta, Dugaan Korupsi Kades Tanambuah Kini ke Meja Penyidik Tipikor

    • calendar_month Senin, 8 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 168
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Dugaan kasus korupsi Kepala Desa (Kades) Tanambuah, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), kini masuk dalam penyidikan polisi. Hal itu setelah temuan Inspektorat Kabupaten Mamuju, diteruskan ke penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polresta Mamuju beberapa pekan lalu. Kepala Inspektorat Mamuju, Muhammad Yani mengatakan, pelimpahan itu setelah adanya laporan masyarakat atas dugaan […]

expand_less