Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » Dugaan Korupsi Dana Desa Tanambuah Naik Penyidikan, Kerugian Negara Capai Rp 500 Juta

Dugaan Korupsi Dana Desa Tanambuah Naik Penyidikan, Kerugian Negara Capai Rp 500 Juta

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Tanambuah, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini resmi naik ke tahap penyidikan. Hal itu setelah penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Mamuju menemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara.

Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Mamuju, Iptu Pantri, mengungkapkan bahwa hasil audit awal mengindikasikan kerugian negara mencapai kurang lebih Rp 500 juta.

“Hasil audit sementara yang dilakukan penyidik memperkirakan kerugian negara sekitar Rp 500 juta. Namun, kami masih menunggu hasil perhitungan resmi dari Inspektorat Kabupaten Mamuju untuk memastikan angka tersebut,” ujar Iptu Pantri saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (22/4/2025).

Ia menambahkan, dugaan kerugian negara sebesar itu tentu berdampak signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk terus dijaga.

Menurut Iptu Pantri, hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka. Namun proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi masih terus berlanjut.

“Jika bukti-bukti sudah cukup, penyidik akan menaikkan status saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan tambahan terhadap para saksi masih akan dilakukan untuk menguatkan unsur pidananya,” jelasnya.

Dalam kasus ini, Kepala Desa Tanambuah berinisial RU masih berstatus sebagai saksi. Penyidik belum menetapkan siapa pun sebagai tersangka sambil menunggu hasil audit Inspektorat dan proses hukum lebih lanjut.

“Jika terbukti bersalah, pelaku bisa dijerat dengan ancaman hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” tutup Iptu Pantri.

Dugaan Korupsi di Desa Tanambuah menyeruak ke publik sejak April 2024 lalu, kalah itu ratusan warga berunjuk rasa dan menuntut Kepada Desa bertanggung jawab. Atas hal itu, massa sempat menyegel sementara Kantor Desa.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Longsor Mamuju Tengah

    Update Longsor Mamuju Tengah : Trans Sulawesi Masih Lumpuh, Kendaraan Kecil Dialihkan ke Jalur Alternatif

    • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 240
    • 2Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Longsor yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah pada Jumat (20/6/2025) sore, hingga kini masih menutup akses Jalan Trans Sulawesi yang berada di Dusun Salubarana, Desa Lara, Kecamatan Karossa. BPBD Mamuju Tengah melaporkan, hingga pada Jumat tengah material longsor sejauh 100 meter masih menggenangi Jalan Trans Sulawesi di Salubarana, Desa Lara. Itu mengakibatkan arus […]

  • El Mencho Meksiko

    Sosok ‘El Mencho’, Raja Narkoba CJNG Tewas Ditembak Tentara Meksiko

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 415
    • 0Komentar

     MAMUJU, Mekora.id – Nemesio Oseguera Cervantes, bos Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG) yang dikenal dengan julukan “El Mencho”, tewas setelah bentrokan dengan militer Meksiko pada Minggu (22/2/2026) waktu setempat. Ia meninggal dalam usia 59 tahun. Dilaporkan AFP, Oseguera terluka dalam operasi militer di Tapalpa, negara bagian Jalisco. Ia sempat diterbangkan ke Mexico City untuk mendapatkan […]

  • Anggota DPRD Mamuju Dilantik

    30 Anggota DPRD Mamuju 2024-2029 Dilantik, Berikut Daftarnya

    • calendar_month Senin, 2 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 371
    • 4Komentar

    Mamuju, Mekora.id – 30 Anggota DPRD Kabupaten Mamuju periode 2024-2024 resmi dilantik, yang dilaksanakan di ruang Paripurna, Kantor DPRD Mamuju, Jl. Ahmad Yani, Senin, (2/9/20204). Pelantikan itu dilaksanakan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Rustam, yang membacakan surat keputusan Gubernur Nomor 1033 Tahun 2024 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju […]

  • Sutinah Daftar Nasdem

    Safari Sutinah Suhardi Hadapi Pilkada Mamuju 2024, Terbaru Daftar ke Nasdem

    • calendar_month Rabu, 1 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 203
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, terus melakukan konsolidasi politik jelang Pilkada Mamuju 2024. Terbaru, Bupati petahana itu kembali mendaftar ke Partai Nasdem Kabupaten Mamuju. Pengambilan formulir bakal kepala daerah itu diwakili olegh Yuslifar Yunus Djafar, di kantor DPD Nasdem Mamuju. “Kami membawa pesan konsolidasi politik dari ibu Sutinah. Beliau ingin elemen-elemen kekuatan politik […]

  • Akriadi Pue Dolla

    Laporan Camat Kalumpang Soal Dukungan ke Paslon Tertentu Dihentikan, Akriadi : Janggal

    • calendar_month Kamis, 24 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 218
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Laporan dugaan keberpihakan Camat Kalumpang, Bram Thosuly, terhadap salah satu Pasangan Calon (Paslon) di Pilkada Mamuju, dihentikan Bawaslu Mamuju. Penghentian laporan Camat Kalumpang nomor register : 10/REG/LP/PB/30.01/X/2024 itu, dikeluarkan Bawaslu Mamuju, pada, Rabu, 23 Oktober 2024 kemarin. Menurut keterangan, surat yang ditandatangani Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin, itu. Pemberhentian Status Laporan itu dihentikan […]

  • Diskusi Kekerasan seksual di Gereja

    Gelar Webinar, KPKS Gandeng Berbagai Pakar Diskusikan Kekerasan Seksual di Gereja

    • calendar_month Rabu, 5 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 174
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Maraknya kekerasan seksual belakangan ini menimbulkan berbagai kekhawatiran dari berbagai pihak. Hal itu menjadi perhatian khusus dari Komunitas Pemerhati Kekerasan Seksual (KPKS) yang merespon dengan mengagendakan diskusi via luring, pada Jumat, 7 Februari 2025 mendatang. Pengurus KPKS,  Lusia Palulungan, mengatakan kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, termasuk di lingkungan Gereja. Untuk […]

expand_less