Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Dugaan Ijazah Palsu Mateng : Tersangka HS Tak Bisa Tunjukan Ijazah Asli, Cuma Fotocopy Legalisir

Dugaan Ijazah Palsu Mateng : Tersangka HS Tak Bisa Tunjukan Ijazah Asli, Cuma Fotocopy Legalisir

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 17 Des 2024
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kasus dugaan ijazah palsu di Mateng menjadi perhatian luas, setelah dugaan ijazah palsu pertama kali diungkap oleh Aliansi Pemantau Aparatur Negara Republik Indonesia (APKAN) Sulawesi Barat.

Sekretaris APKAN Sulbar, Bahtiar Kalam, menuding adanya keterlibatan dua oknum penyelenggara pemilu yang turut meloloskan HS sebagai calon bupati.

“Kami menemukan dokumen yang diduga dijadikan dasar pelolosan HS. Dokumen tersebut ditandatangani oleh oknum KPU berinisial IK dan komisioner Bawaslu berinisial SM,” ujar Bahtiar.

Bahtiar mendesak agar penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan permufakatan ini demi menjaga integritas Pilkada.

Sementara itu, pihak kepolisian terus mendalami keterlibatan sejumlah pihak lain yang diduga memuluskan pencalonan HS. Kejaksaan Negeri Mamuju juga memastikan bahwa proses hukum terhadap tersangka akan berjalan sesuai mekanisme dan transparan.

Kasus ini dianggap penting tidak hanya bagi keadilan hukum, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Mamuju Tengah.

“Penyelesaian kasus ini diharapkan menjadi pengingat bahwa integritas pemilu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Semua pihak yang terlibat akan diproses secara adil,” pungkas Bahtiar.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pimpinan DPRD Mamuju Ajak KPU-Bawaslu Serius Awasi Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

    Pimpinan DPRD Mamuju Ajak KPU-Bawaslu Serius Awasi Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Gaga Utama
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Olehnya, PNS atau AS. dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik Tak hanya itu, menurut Bung Malik, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara itu dijelaskan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. “Jadi […]

  • Banjir Nosu

    Banjir Bandang Terjang Nosu Mamasa, Ratusan Hektar Sawah Rusak

    • calendar_month Jumat, 8 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Terkait banjir bandang di Nosu itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju mengeluarkan siaga bencana. Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Zain mengatakan, pihaknya akan melakukan evakuasi warga dengan membuat penyebrangan darurat untuk warga yang memiliki akses terputus. “Kami akan keluarkan surat tanggap darurat, besok juga kami bersama TNI-POLRI dan stakeholder akan turun membenahi fasilitas umum yang terputus,” kata Zain, […]

  • Meriahkan HUT ke-80 RI, Wali Kota Bontang Buka Perlombaan Antarpegawai Setda

    Meriahkan HUT ke-80 RI, Wali Kota Bontang Buka Perlombaan Antarpegawai Setda

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Mekora.id – Suasana Halaman Kantor Wali Kota Bontang pada Selasa (19/8/2025) berubah semarak. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara resmi membuka rangkaian perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bontang. Perhelatan tahunan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus ungkapan terima kasih kepada seluruh pegawai Setda atas dedikasi mereka […]

  • Pj Bupati Mamasa Diganti

    Belum 4 Bulan Menjabat, Pj Bupati Mamasa Yakub F Solon Diganti Besok

    • calendar_month Minggu, 7 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 18
    • 1Komentar

    “Evaluasinya itu sejak Pj Bupati dilantik, sejak itu dipantau dan dievaluasi Kemendagri. Ada juga dua Minggu sekali, sebulan sekali, dan konfirmasi hasil evaluasinya itu per triwulan,” jelas Mustari. “Status penjabat ini adalah penugasan dan terus dievaluasi Kementerian, sehingga sewaktu-waktu dapat ditarik walaupun belum masa jabatan selama satu tahun,” tambahnya. Mustari juga menyampaikan, atas nama pemerintah […]

  • BPK Sulbar serahkan LHP APBD 2023 ke DPRD Sulbar

    DPRD Sulbar Paripurna Penyerahan LKPD 2023, Pemprov Sulbar Raih WTP ke-10

    • calendar_month Senin, 3 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 13
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar Tahun 2023 dan ikhtisar pemeriksaan daerah, Senin, (3/6/2024). Rapat paripurna berlangsung di kantor sementara DPRD Sulbar, dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua […]

  • Sejumlah penari di Makam PYM I Manyambungi Todilaling Balanipa.

    Paguyuban Bimantara Balanipa Mandar Kecam Tarian di Atas Makam PYM I Manyambungi Todilaling

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 126
    • 0Komentar

    TINAMBUNG, Mekora.id — Yayasan Biya Yang Mulia I Manyambungi Todilaling Arajang Balanipa Mandar (Bimantara Balanipa Mandar) mengecam aksi sejumlah remaja yang menari di atas makam Puang Yang Mulia (PYM) I Manyambungi Todilaling di Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Aksi tersebut viral setelah diunggah oleh akun Facebook Pesona Mandar, dan disaksikan ribuan pengguna […]

expand_less