MAMUJU, mekora.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka konsolidasi dan penguatan pengawasan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Di ruang paripurna, Selasa, (11/6/2024).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Abdul Rahim, bersama dengan beberapa anggota DPRD Sulbar lainnya. Turut hadir Ketua KPU Sulbar, Said Suman Umar, Ketua Bawaslu Sulbar, Nasrul Muhayyang, perwakilan dari Kapolda Sulbar, Korem 142 Sulbar dan Pj Gubernur yang diwakili oleh Kesbangpol.
Rapat tersebut dalam rangka memperkuat persiapan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Sulawesi Barat. Selain itu, rapat tersebut juga membahas terkait progres KPU dan Bawaslu Sulbar dalam mempersiapkan dan mengawal Pilkada serta mengetahui seperti apa hambatan atau kendala yang tengah dihadapi, termasuk meminta klarifikasi dari Bawaslu Sulbar atas ketidak hadirannya pada saat Acara Peluncuran Tahapan Pilkada oleh KPU Sulbar.
H. Abdul Rahim selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa tujuan rapat kali ini adalah sebagai forum konsolidasi dalam penguatan dan persiapan menyukseskan PILKADA serentak di Sulawesi Barat. Selain itu, beliau juga mengingatkan untuk mengindahkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk Pilkada karena berperan besar dalam menyukseskan PILKADA 2024.
“Bawaslu dan Kpu diharapkan bisa menjalankan perannya dengan baik agar perhelatan kontestasi pemilu tahun ini juga betul-betul melahirkan pemimpin yang berkualitas”
Sekretaris DPRD Sulbar, Muhammad Hamzih juga menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bentuk penguatan dalam mempersiapkan perhelatan Pilkada serentak.”Rapat hari ini adalah rapat konsolidasi yang membahas terkait persiapan Pilkada ke depan, termasuk dana hibah atau NPHD, Tahapan Pilkada yang sedang berlangsung”
Adapun kesimpulan pada rapat konsolidasi hari ini diantaranya;
1. Seluruh kepala daerah lingkup Sulbar segera patuh dan taat pada NPHD yg sudah di tandatangani agar nantinya PILKADA serentak bisa berjalan dengan lancar. Adapun kabupaten yang progresnya rendah, nantinya akan di tindak lanjuti, untuk memastikan agar berjalan dengan lancar.
2. Kendala surat kesehatan sebagai syarat pendaftaran pantarlih akan di gratiskan melalui kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pj. Gubernur agar dalam proses pemeriksaan kesehatan tidak dipungut biaya
3. Mempercepat proses perekaman ktp agar pemilih pemula juga dapat berpartisipasi dan meramaikan kontestasi PIlkada 2024..
4. Meminta kpu terus melakukan sosialisasi, edukasi pemilih agar mengantisipasi adanya kotak kosong.
5. Diharapkan aparat TNI/POLRI serta Kesbangpol untuk mendeteksi betul adanya ancaman atau potensi-potensi terjadinya kerawanan dalam Pilkada.
6. Dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk, seperti adanya bencana alam, maka disarankan untuk membentuk Satgas bencana yang melibatkan BPBD dan Tagana Dinas Sosial.
Respon (1)