Demo di Kantor Gubernur Sulbar, Mahasiswa Tuntut Pemerataan Pendidikan dan Upah Layak
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Massa dari aliansi mahasiswa berunjuk rasa di Depan Kantor Gubernur Sulbar.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Mahasiswa Mamuju menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Jumat (2/5/2025). Aksi ini digelar untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh Internasional yang jatuh sehari sebelumnya.
Dalam aksinya, aliansi mahasiswa dari GMNI Mamuju, LMND Mamuju, dan FPP Mamuju itu menuntut pemerataan pendidikan. Menurut mereka, hingga saat ini di Sulawesi Barat terjadi ketimpangan fasilitas pendidikan antar kota dan desa.
Koordinator Lapangan (Korlap), Januardi, dalam orasinya mengatakan prihatinan terhadap ketimpangan fasilitas pendidikan antara kota dan desa di Sulawesi Barat.
Dimana sejumlah sekolah di Kabupaten Mamuju terpaksa belajar di Gedung Gereja dikarenakan tidak memiliki gedung Sekolah.
“Di Kabupaten Mamuju, ada siswa yang terpaksa belajar di gedung gereja karena sekolah mereka belum memiliki bangunan sendiri. Sarana dan prasarana pendidikan di daerah tertinggal sangat memprihatinkan,” kata Januardi.
Ia menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang mencatat sekitar 48 ribu anak di Sulbar atau 10,52 persen mengalami putus sekolah. Menurutnya, angka ini mencerminkan darurat pendidikan yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah.
Selain persoalan pendidikan, massa aksi juga menyoroti persoalan buruh. Menurut mereka, praktik pengupahan yang tidak sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) masih banyak ditemukan.
“Ada perusahaan yang mengupah pekerja di bawah Rp 1,5 juta per bulan. Ini jelas tidak sesuai dengan aturan. Pemerintah harus turun tangan,” ujar salah satu orator dari LMND Mamuju.
Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan-perusahaan nakal serta membentuk posko pengaduan bagi buruh yang menjadi korban pelanggaran hak.
Tuntutan Aksi:
- Bayarkan gaji pekerja sesuai UMP Sulbar.
- Lindungi buruh perempuan dan anak.
- Hapuskan sistem loading dalam ruang pekerjaan.
- Pemprov dan Pemkab wajib melakukan sidak dan membentuk posko pengaduan.
- Berikan jaminan hukum bagi pekerja outsourcing.
- Cabut Undang-Undang TNI.
- Cabut UU Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2022.
- Libatkan masyarakat sipil dalam pembahasan RTRW.
- Terapkan efisiensi anggaran.
- Bubarkan dana antar instansi yang tidak transparan.
- Salurkan beasiswa Manakarra secara tepat sasaran dan berkeadilan.
- Lakukan pemerataan struktur pendidikan, termasuk pembangunan SMPN 6, 8, dan 9 Kalumpang.
- Bangun kelas jauh untuk wilayah terpencil.
- Usut tuntas dugaan mafia KIP-Kuliah.
- Bangun Sekolah Rakyat.
- Dorong perda pembelajaran muatan lokal.
- Tuntaskan persoalan anak putus sekolah dan tidak sekolah.
- Pemerataan tenaga pendidik.
- Sediakan transportasi bagi siswa/siswi Pulau Karampuang.
- Hentikan program MBG (Masuk Belajar Gratis) jika tidak berdampak nyata.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
