Para tenaga kontrak, yang sebagian besar adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, menegaskan bahwa yang mereka butuhkan bukanlah janji manis, melainkan kepastian.
“Kami ingin Bupati sebagai pengambil kebijakan hadir langsung. Jangan hanya mengirim utusan,” kata Ramli, salah satu orator aksi.
Selama aksi berlangsung, massa hanya ditemui oleh Kepala Bidang BKD, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Mamuju. Namun kehadiran para pejabat teknis itu tidak mampu meredam kekecewaan mereka.
Bagi tenaga kontrak, keputusan ada di tangan Bupati, sehingga dialog baru akan bermakna bila dihadiri langsung oleh orang nomor satu di Kabupaten Mamuju itu..
Hingga berita ini diturunkan, ratusan tenaga kontrak masih bertahan di Gedung DPRD Mamuju. Mereka mendesak Bupati Sutinah Suhardi keluar dari ruang Zoom dan menemui langsung rakyat yang sedang memperjuangkan nasibnya.
