Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Bunda Neni Terima Penghargaan Atas Inisiatif Posbankum di Seluruh Kelurahan Bontang

Bunda Neni Terima Penghargaan Atas Inisiatif Posbankum di Seluruh Kelurahan Bontang

  • account_circle zul
  • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mekora.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni (Bunda Neni), menerima Piagam Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur atas komitmen membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap kelurahan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, dalam acara Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Percepatan Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan di Samarinda, Rabu (17/9/2025).

“Bontang menjadi salah satu daerah yang konsisten mendukung hadirnya Posbankum di tiap kelurahan. Ini bentuk komitmen nyata pemda dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan,” ujar Muhammad Ikmal Idrus saat menyerahkan penghargaan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kaltim, Ferry Gunawan.

Wali Kota Neni menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. “Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh masyarakat Bontang yang mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang adil dan merata. Posbankum hadir agar warga tidak lagi ragu mencari solusi ketika menghadapi persoalan hukum,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Lurah Belimbing Dwi Andriyani dan Lurah Gunung Telihan Mochamad Cholid Hanafi juga menerima penghargaan sebagai peserta Peacemaker Justice Award 2025. Turut mendampingi Wali Kota, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bontang, Andi Kurniawansah.

Keberadaan Posbankum di setiap kelurahan dianggap sebagai langkah strategis Pemkot Bontang untuk melakukan pembinaan hukum sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. Posbankum memberikan layanan konsultasi dan pendampingan awal secara gratis bagi warga yang menghadapi masalah hukum.

“Semoga ke depan, dengan Posbankum yang semakin aktif, masyarakat bisa lebih sadar hukum, berani mencari keadilan, dan terlindungi hak-haknya,” tutup Bunda Neni.

  • Penulis: zul

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jaringan Intra Pemerintah Sulbar

    Pemprov Sulbar dan Bank Sulselbar Bangun JIP di 6 Kabupaten, Untuk Perkuat Layanan Berbasis Elektorik

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 12
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bekerja sama dengan Bank Sulselbar memfasilitasi penyediaan perangkat Jaringan Intra Pemerintah (JIP) untuk enam kabupaten. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya pasal 32 ayat (1) dan (3), yang mengatur tentang pentingnya JIP dalam pemerintahan. […]

  • Pencarian Balita Hilang di Pulau Saboyang

    Pencarian Ditutup, Balita Hilang di Pulau Saboyang Tak Ditemukan Meski Dicari Sepekan

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 31
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Setelah sepekan upaya tanpa hasil, tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian terhadap balita bernama Muh. Alfatih (3) yang dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Saboyang, Desa Balabalakang, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (30/10/2025). Operasi pencarian yang berlangsung selama tujuh hari berturut-turut ini melibatkan Basarnas Mamuju dan berbagai unsur. Namun […]

  • Pandangan Umum Fraksi DPRD Sulbar

    Pandangan Umum Fraksi : DPRD Sulbar Dorong Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi APBD Perubahan 2025

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 25
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Gubernur Sulbar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025), Senin (4/8/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, […]

  • Dugaan Korupsi Rujab Wabup Mamuju

    Dugaan Korupsi Rehab Rujab Wabup Mamuju Dilaporkan ke Penegak Hukum

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 26
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Proyek rehabilitasi Rumah Jabatan (Rujab) Wakil Bupati (Wabup) Mamuju yang menelan anggaran Rp 700 juta dari APBD Kabupaten tahun 2023 di Jl. Pengayoman, dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi. Laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) itu dilaporkan oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda Manakarra (Ampera) ke Reskrim Polresta Mamuj, siang tadi, Senin, (26/5/2025). Ketua […]

  • Ijazah Palsu Pilkada Mateng

    APKAN Desak APH Bongkar Mafia Ijazah Palsu di Pilkada Mateng

    • calendar_month Jumat, 13 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 36
    • 3Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Aliansi Pemantau Aparatur Negara Republik Indonesia (APKAN) Sulawesi Barat (Sulbar), mendesak aparat penegak hukum (APH) segera mengusut secara tuntas dugaan kasus ijazah palsu di Pilkada Mamuju Tengah (Mateng). Sekretaris APKAN Sulbar, Bahtiar Kalam, mengatakan dugaan ijazah palsu yang menyeret salah satu Calon Bupati di Mamuju Tengah (Mateng) itu merupakan pemufakatan jahat yang […]

  • DPRD Pasangkayu dilantik

    25 Anggota DPRD Pasangkayu 2024-2029 Dilantik

    • calendar_month Rabu, 28 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Pasangkayu, Mekora.id – 25 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu, periode 2024-2029 resmi dilantik dan melakukan sumpah jabatan, Selasa, (27/8/2024). Pelantikan 25 Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu itu dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pasangkayu di ruang rapat paripurna DPRD pasangkayu. Pelantikan itu dipimpin Ketua DPRD Pasangkayu periode 2019-2024, Alwiaty, dan Sekretaris Dewan […]

expand_less