Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Bos Poltracking Hanta Yuda Dilaporkan ke Mabes Polri terkait Rilis Survei Pilkada Sulbar

Bos Poltracking Hanta Yuda Dilaporkan ke Mabes Polri terkait Rilis Survei Pilkada Sulbar

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Dimana kata Muhaimin, Dewan Etik Persepi melakukan pemeriksaan kepada Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking terkait perbedaan signifikan hasil survei. Hasil pemeriksaan menunjukkan LSI dinilai melakukan survei sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Poltracking Indonesia tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik.

“Ini sangat fatal karena survei bisa saja salah tetapi berbohong sangat haram bagi lembaga survei, fakta berbohongnya Poltracking Indonesia membuat lembaga ini dilarang merilis hasil survei. Makanya hasil survei Pilgub Sulbar hanya beredar di WA,” jelas Muhaimin.

Menurut Muhaimin, saat menelusuri hasil survei di website www.Poltracking.com hanya sejumlah wilayah, di antaranya Pilkada Jawa Tengah rilis 25 September 2024, Jawa Barat rilis 26 September 2024, DKI Jakarta rilis 24 Oktober 2024, Kalimantan Tengah rilis 21 Oktober 2024, Lampung Selatan rilis 6 November 2024, Bojonegoro rilis 19 November 2024.

Selain melaporkan Hanta Yuda ke Mabes Polri, Muhaimin Faisal juga menyebut melaporkan bos Poltracking Indonesia itu ke Bawaslu RI, KPU-RI dan Asosiasi Lembaga Survei Presisi.

“Kami juga melaporkan Saudara Hanta Yuda direktur lembaga survei Poltracking Indonesia ke Bawaslu RI, KPU-RI dan Asosiasi Lembaga Survei Presisi. Harus ada upaya penghentian atas segala tindakan pembodohan ke daerah-daerah di Indonesia oleh lembaga survey mainstream yang tidak bertanggung jawab dan cenderung menambang cost politik yang tentu saja berpengaruh pada perilaku korupsi pejabat daerah,” pungkasnya.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pupuk Subsidi (Ilustrasi)

    Misteri Pupuk Subsidi Langka di Mamuju, Mafia atau Masalah Distribusi?  

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Dia berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil solusi agar pupuk bersubsidi bisa mudah diakses petani. Selain itu, dia juga berharap pemerintah dapat memberantas oknum yang bermain dalam stok dan harga pupuk subsidi. “Kami berharap petani bisa dipermudah mendapatkan pupuk, karena ini memang hak petani. Selain itu kami meminta agar pengawasan pada distributor juga dilakukan […]

  • Gubernur Sulbar, Suhardi Duka

    Soal Ketimpangan Lahan, Gubernur Sulbar Janji Masifkan Reforma Agraria 2026

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 15
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mengatakan reforma agraria merupakan instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan, menyelesaikan konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Suhardi Duka saat membuka Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulbar yang digelar di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur, […]

  • Haris Halim Sinreng Divonis Bebas

    Terdawak Dugaan Ijazah Palsu Haris Halim Sinreng Divonis Bebas

    • calendar_month Rabu, 25 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Hal itu kata Dedi, dikarenakan Haris Halim Sinreng mampu menghadirkan bukti dan saksi yang menunjukan jika ia pernah mengikuti ujian persamaan pada 1998 lalu. “Kami memang sudah yakin, klien kami memang tidak bersalah. Itu sesuai keterangan dari saksi dan kami menghadirkan bukti jika klien kami pernah mengikuti ujian persamaan,” kata Dedi. Ia mengaku, putusan Majelis […]

  • Kades Karama dilaporkan ke Polda

    Kades Karama Kecamatan Kalumpang Dilapor ke Polda Sulbar

    • calendar_month Kamis, 22 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 25
    • 1Komentar

    “Aksi unjuk rasa sebelumnya telah kami lakukan, namun sejak aksi kami bulan lalu belum ada tidak lanjutnya pemerintah baik itu kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Mala kami Heran, ada SK perpanjangan dari Bupati,” kata Yance. Aliansi Masyarakat Desa Karama mengaku, kecewa dan heran atas pemberian Surat Keputusan (SK) perpanjangan kepala Desa pada yang bersangkutan. Padahal menurut […]

  • Ketua DPRD Sulbar

    Ketua DPRD dan Dirlantas Polda Sulbar Bertemu, Bahas Keselamatan Berlalu Lintas

    • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 12
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Fitri, menerima kunjungan dari Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulawesi Barat (Sulbar), Kombes Pol Wahid Kurniawan, di ruang kerja Kantor DPRD Sulbar. pada Kamis, (23/1/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, Kombes Pol Wahid Kurniawan memaparkan sejumlah program Ditlantas Polda Sulbar yang berfokus pada peningkatan keselamatan berlalu […]

  • Organisasi Mahasiswa Penghayat Kepercayaan di Unsulbar Mulai Rekrut Anggota Baru

    Organisasi Mahasiswa Penghayat Kepercayaan di Unsulbar Mulai Rekrut Anggota Baru

    • calendar_month Minggu, 3 Sep 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Ketua PPKAM-PUS Cabang Majene, Adi Padang menyebut, Sejak perubahan Universitas Sulawesi Barat ke perguruan tinggi negeri 2013, mahasiswa aktif penghayat kepercayaan telah mencapai  64 orang. “Keluhan hingga saat ini bagi mahasiswa penghayat kepercayaan adalah sistem penginputan  nilai agama pada siakad. Pihak kampus hanya memberikan solusi sementara, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan,” kata Adi. Untuk itu, […]

expand_less