Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » Andi Abdul Malik, Dari Menenteng Megaphone Hingga Jadi Wakil Ketua Sementara DPRD Mamuju

Andi Abdul Malik, Dari Menenteng Megaphone Hingga Jadi Wakil Ketua Sementara DPRD Mamuju

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 2 Sep 2024
  • comment 2 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Di Demo Usai Dilantik

Tidak berselang lama setelah pelantikan, suara-suara megaphone diluar pagar kantor DPRD Mamuju terdengar. Asap dari ban bekas juga membumbung tinggi menyelimuti pintu masuk Gedung Dewan di Jl. Ahmad Yani itu.

Usut punya usut, sekelompok mahasiswa sedang berorasi di Depan pintu gerbang. Nampak panji kebesaran dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju membentangkan spanduk.

Mereka menuntut DPRD Mamuju untuk aktif bersuara membawah tuntutan rakyat. Salah satu yang getol disuarakan yakni menerapkan muatan lokal sebagai pembelajaran wajib di sekolah.

“Dengan tidak diberlakukannya lagi ajaran-ajaran muatan lokal di sekolah, menutup pengetahuan dini generasi muda akan budaya dan sejarah. Itu berarti kita membiarkan budaya kita tergerus oleh arus globalisasi, jika tidak bergerak dan dilindungi secepatnya akan punah,” demikian gelegar orasi dari ketua GMNI Mamuju, Adam Jauri.

Dalam aksi unjuk rasa itu mereka membawa 10 tuntutan, yang mereka sebut “SEPTEMBER” sepuluh tuntutan bersama rakyat. Masing-masing : Ajarkan kembali muatan lokal, Tolak reklamasi pantai di Mamuju, Tolak pembangunan PLTA DND HYDRO ECO POWER, Pemerataan infrastruktur jalan, pariwisata, dan tata ruang kota Kabupaten Mamuju, Pemerataan infrastruktur dan tenaga pendidik di Mamuju, Tuntaskan konflik agraria, Hentikan eksploitasi anak dan tuntaskan pelecehan seksual, Cairkan dana stimulan gempa tahap II, Segera bangun tanggul penahan ombak di Tambi, dan Hentikan mendorong perubahan nama pelabuhan feri menjadi pelabuhan Kurri-Kurri Simboro

Sembari mengenakan setelan jas dengan dasi berwarna merah, Andi Abdul Malik bergegas bersama Ketua Sementara DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, menemui pengunjuk rasa. Setelah satu jam berorasi, mahasiswa dan kedua Pimpinan Sementara DPRD Mamuju itu bersepakat melakukan dialog.

Bagi Andi Abdul Malik, itu kali pertama dia menerima pengunjuk rasa dihadiri pertamanya jadi anggota DPRD Mamuju. Tentu belum banyak yang dia bisa lakukan, namun dia meminta mahasiswa untuk terus menjadi mitra kritisnya di DPRD.

“Untuk itu mari terus menjadi mitra kritis kami di DPRD Mamuju, tentu kami dengan peran dan fungsi akan berupaya maksimal menerima saran demi kemajuan daerah itu,” Kata Andi Abdul Malik saat berdialog dengan mahasiswa. Terdengar sangat formal namun, itulah jawaban yang ia terima ketika menjadi mahasiswa yang juga berunjuk rasa dahulu.

-Bersambung-

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengumuman Gubernur terpilih Sulbar

    DPRD Sulbar Umumkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pilkada 2024

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 83
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Barat (Sulbar) kini diumumkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengumuman itu dilaksanakan melalui rapat paripurna, Rabu, (15/1/2025). Rapat paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Sulbar itu dipimpin langsung oleh empat Pimpinan DPRD, masing-masing, Ketua Amalia Fitri, Wakil Ketua, […]

  • longsor di Buntu Malangka Mamasa

    Longsor di Buntu Malangka, Puluhan Hektar Sawah Rusak

    • calendar_month Sabtu, 11 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 122
    • 0Komentar

    MAMASA, mekora.id – Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Mamasa dan sekitarnya, telah memicu terjadinya longsor dan banjir bandang. Akibatnya, puluhan hektar sawah milik petani di Desa Penatangan, Kecamatan Buntu Malangka, pada, Sabtu (11/4/2024) sore. Permadi warga Penatangan mengatakan, curah hujan tinggi itu terjadi sekitar pukul 16.00 WITA. Tebing setinggi kurang lebih 30 meter pun amblas […]

  • KPID Sulbar

    KPID Sulbar Dilaporkan ke Polda Atas Dugaan Korupsi Biaya Operasional

    • calendar_month Kamis, 15 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 110
    • 55Komentar

    Selain menyoroti gaji dan operasional yang dinilai membengkak, Pegiat Anti korupsi juga mengatakan, KPID Sulbar tertutup dan tidak transparan ke publik soal hasil audit. Padahal kata Husaeni, keterbukaan informasi ke publik telah diatur oleh KIP dan Pengadilan Negeri yang memerintahkan setiap KPID agar terbuka pada publik. Dia berharap, laporan yang dimasukan sejak 17 Juli 2024 […]

  • Pelaku pembacokan di Wonomulyo

    Pelaku Pembacokan di Wonomulyo Diduga ODGJ, Polisi Dalami Motifnya

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Berdasarkan keterangan awal pihak kepolisian, pelaku diduga merupakan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal itu didasarkan dari keterangan pihak keluarga yang menyebut, pelaku sempat di rawat di Rumah Sakit. “Keterangan dari pihak keluarga menyebutkan bahwa Andi Heru memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan pernah dirawat sebagai ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) di RSUD Polewali,” kata Sandy. […]

  • Muhammad Zain Dilantik Pj Bupati Mamasa

    Muhammad Zain Kembali Jabat Pj Bupati Mamasa, Janji Tindaklanjuti RS Kondosapata

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 181
    • 1Komentar

    “Tantangan Mamasa adalah swasembada pangan, kemandirian dalam penyediaan bahan pokok untuk masyarakat. Bagaimana agar ke depan ketergantungan dari daerah luar itu dikurangi, mestinya komoditi yang bisa diproduksi di wilayah pegunungan bisa dipenuhi,” kata Bahtiar. Kabupaten Mamasa diketahui mengalami defisit keuangan hingga Rp 192 miliar pada tahun 2023, menjadikannya daerah dengan defisit tertinggi di Sulawesi Barat. […]

  • PDAM Mamuju di demo

    PDAM Mamuju di Demo, Massa Tuntut Upah Pekerja Tak di Sunat

    • calendar_month Rabu, 15 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Untuk itu para pengunjuk rasa menuding PDAM Tirta Manakarra, telah melakukan serangkaian pelanggaran aturan-aturan hukum terkait ketenagakerjaan. Termasuk menuding manipulasi status pegawai, pembayaran upah dibawah upah minimum, dan eksploitasi jam kerja. Itu disebut melanggar ketentuan dalam PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007 tentang PDAM. “Pembayaran upah yang jauh di bawa ketentuan upah minimum, eksploitasi jam kerja […]

expand_less