Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim Tegaskan Tolak Pilkada Dipilih DPRD
- account_circle mekora.id
- calendar_month 14 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim, usai hadiri Rakernas I PDI Perjaungan 2026 di Jakarta.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id — Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) dari Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Halim, menegaskan tolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh DPRD. Sikap tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Menurut Abdul Halim, penolakan tersebut sejalan dengan sikap resmi PDI Perjuangan serta arahan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang disampaikan dalam forum Rakernas.
“Ketua Umum secara tegas memerintahkan kader partai untuk meningkatkan kepekaan terhadap kondisi di bawah serta menolak Pilkada yang dipilih oleh DPRD,” ujar Abdul Halim kepada Mekora.id.
Ia menegaskan, Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat bukan semata soal kontestasi kekuasaan, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
“Bagi PDI Perjuangan, Pilkada langsung adalah bagian dari menjaga hak setiap warga negara. Karena itu, sikap politik kami konsisten mempertahankan Pilkada langsung. Demokrasi tidak boleh mundur ke belakang,” tegasnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Polewali Mandar ini juga menjelaskan bahwa Rakernas I PDI Perjuangan 2026 menegaskan arah dan sikap politik partai yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat sebagai kompas utama perjuangan politik nasional.
Dalam Rakernas tersebut, PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang (checks and balances) dalam kehidupan demokrasi.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
Saat ini belum ada komentar