Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Wali Kota Bontang Resmi Luncurkan Pendataan Keluarga 2025

Wali Kota Bontang Resmi Luncurkan Pendataan Keluarga 2025

  • account_circle zul
  • calendar_month Selasa, 22 Jul 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mekora.id – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni secara resmi meluncurkan kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25) di Kota Bontang, Selasa (22/7/2025). Peluncuran berlangsung di Saung Ulin, Lembah Hijau Lestari, Bontang Lestari, dan ditandai dengan penyematan tanda pengenal kepada kader pendata keluarga.

Acara ini turut dihadiri Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, perwakilan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Aris Ananta, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Eddy Forestwanto, Camat Bontang Barat Ida Idris, perwakilan kelurahan, dan para kader pendata dari seluruh kota.

Dalam sambutannya, Wali Kota Neni menegaskan pentingnya data akurat sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Data yang valid adalah fondasi dari seluruh kebijakan pembangunan. Melalui pendataan ini, kita memperoleh data mikro yang dapat dijadikan dasar dalam intervensi kebijakan, seperti penanganan stunting, kemiskinan, hingga pengangguran,” ujar Neni.

Ia menambahkan bahwa pemutakhiran data ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih tajam dan terarah.

“Jika datanya sudah benar dan mutakhir, kita bisa menargetkan intervensi bukan hanya pada masalah stunting, tapi juga dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” jelasnya.

Program PK-25 akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai 22 Juli hingga 21 Agustus 2025. Wali Kota pun mengajak seluruh masyarakat Bontang untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kelancaran pendataan.

Senator DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya akurasi data dalam penyusunan kebijakan nasional.

“Banyak persoalan bermula dari kesalahan data. Kalau datanya benar, penanganan stunting misalnya, tidak lagi berdasarkan angka statistik semata, tetapi by name, by address berdasarkan data nyata di lapangan,” ungkapnya.

Menurutnya, data konkret memungkinkan pemerintah mengetahui kondisi riil masyarakat, termasuk apakah angka stunting yang dilaporkan sesuai atau justru meleset.

“Dengan data akurat, kita bisa memastikan langkah kita tidak salah sasaran. Ini akan sangat membantu untuk seluruh wilayah, termasuk Kalimantan Timur,” tambahnya.

Prosesi peluncuran ditutup dengan penyematan atribut secara simbolis kepada para kader pendata, sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Pendataan Keluarga 2025 di Kota Bontang.

  • Penulis: zul

Rekomendasi Untuk Anda

  • Investasi PT. Hadji Kalla di Sulbar

    PT Hadji Kalla Sepakati Investasi Dengan Pemprov Sulbar Senilai 350 Miliar

    • calendar_month Jumat, 8 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 125
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – PT. Hadji Kalla melakukan penandatangan kerjasama dan investasi dengan Pemprov Sulbar untuk pekerjaan peningkatan ruas jalan dan pembangunan konstruksi jembatan Dari Salubatu, Kecamatan Bonehau hingga Desa Karama, Kecamatan Kalumpang. Investasi itu, ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Zudan Arif Fakrulloh dengan Direktur Utama PT. Hadji Kalla, Solihin Jusuf Kalla, yang turut disaksikan […]

  • Wawali Agus Haris Pimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang

    Wawali Agus Haris Pimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle zul
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Mekora.id – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mewakili Wali Kota memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang digelar di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor Wali Kota, Selasa (9/9/2025). Rapat yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki, Plt Kepala Bapperida, Sony Suwito, serta […]

  • Ekspor Pasir Laut

    Putusan MA : Larang Pemerintah Ekspor Pasir Laut

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 200
    • 2Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Mahkamah Agung (MA) resmi membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi termasuk pasir Laut . Lewat Putusan Nomor 5/P/HUM/2025, MA menilai bahwa pasal-pasal utama dalam PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), khususnya Pasal 56, yang mengatur tanggung jawab negara dalam […]

  • DPRD dan Pemprov Sulbar sepakati tiga Ranperda

    DPRD Sulbar Gelar Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Tiga Ranperda Menjadi Peraturan Daerah

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 57
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah dibahas bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ketiga Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024, Ranperda […]

  • Musyawarah LBH Manakarra Sulbar

    Muhammad Rizal Jadi Ketua LBH Manakarra Sulbar 2025-2028

    • calendar_month Sabtu, 1 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 169
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Muhammad Rizal terpilih sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manakarra Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2025-2028, dalam musyawarah yang digelar di Mamuju, pada Jumat, (31/1/2025). Muhammad Rizal terpilih secara aklamasi setelah ditunjuk oleh seluruh anggota menggantikan ketua LBH Manakarra yang sebelumnya dijabat oleh Nasrun Natsir. Dalam sambutannya, Nasrun Natsir, berharap dengan pergantian […]

  • DPRD Mamuju

    Kecewa, Pelajar Karampuang Coret-Coret Gedung DPRD Mamuju Sebut Tak Serius Terima Aspirasi

    • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 85
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pelajar dan mahasiswa dari Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Rabu, (23/4/2025). Mereka membentangkan poster dan spanduk, menuntut realisasi janji akses transportasi dari Pulau Karampuang untuk para pelajar yang bersekolah di kota Mamuju. Tuntutan itu juga sebelumnya pernah dilayangkan di DPRD […]

expand_less