Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyambut baik kehadiran mahasiswa. Menurutnya tuntutan para mahasiswa akan membuat DPR berbenah.
“Kami diberitahu bahwa adik-adik sekalian datang untuk menyampaikan aspirasi. Kami siap mendengar,” kata Dasco.
Berikut daftar lengkap tuntutan masing-masing BEM dan OKP:
1. BEM Universitas Indonesia
Membentuk tim investigasi independen terkait aksi makar, melibatkan masyarakat sesuai konferensi pers Presiden Prabowo pada 31 Agustus 2025.
- Menolak kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil dan menuntut pertanggungjawaban hukum.
- Mendesak DPR kembali pada amanat rakyat, bukan hanya mendekat menjelang Pemilu.
- Mendorong DPR mengesahkan RUU prorakyat.
2. BEM Universitas Trisakti
- Cabut status tersangka mahasiswa yang ditangkap.
- Revisi UU Agraria dan RUU Polri yang dianggap bermasalah.
- Menolak RKUHAP dan pasal-pasal karet di dalamnya.
- Menegaskan supremasi sipil atas TNI-Polri.
3. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
- Menolak kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil dan menuntut pertanggungjawaban hukum.
- Membentuk tim investigasi aksi makar secara independen dan transparan.
- Mendorong DPR mengambil peran strategis di tengah gejolak sosial-politik.
- Mendesak DPR mendengar aspirasi rakyat terkait pembahasan RUU prioritas (RUU Perampasan Aset, RUU PRT, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, RUU KUHAP).
- Meminta pemerintah mengambil kebijakan strategis peningkatan ekonomi rakyat secara cepat dan tepat.
4. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
- Menolak kenaikan pajak yang membebani masyarakat.
- Mendesak DPR membatalkan fasilitas dan tunjangan fantastis yang dinilai tidak sensitif dengan kondisi rakyat.
- Mendorong DPR memastikan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- Mendesak penegakan supremasi sipil.
5. HMI MPO
- Mendesak reformasi DPR agar lebih aspiratif.
- Menolak pajak bagi masyarakat miskin.
- Menuntut reformasi Polri agar kembali pada marwah pengabdian kepada rakyat.
6. KAMMI
- Mendesak pembaruan sistem perpajakan yang lebih adil dan progresif.
- Menolak kebijakan fiskal yang memberatkan rakyat kecil.
- Menuntut reformasi DPR yang berpihak kepada masyarakat.
7. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- Menuntut reformasi partai politik agar lebih transparan dan akuntabel.
- Mendesak DPR segera mengesahkan RUU prorakyat.
- Menuntut revisi UU Ketenagakerjaan yang merugikan buruh.
8. BEM UPN Veteran Jakarta
- Mendesak DPR membentuk Pansus HAM untuk mengusut kasus tewasnya Affan Kurniawan.
- Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Polri dan RKUHAP.
- Mendorong DPR berpihak pada aspirasi rakyat, bukan elit politik.
9. Himapolindo
- Menuntut evaluasi total Polri.
- Mendesak reformasi sistem kepartaian.
- Menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan guru.
10. DEMA UIN Jakarta
- Mengusulkan pertemuan DPR–mahasiswa setiap enam bulan sekali sebagai mekanisme pengawasan rakyat.
- Mendesak efisiensi anggaran pejabat negara untuk dialihkan ke sektor pendidikan.
11. BEM SI Kerakyatan
- Menegaskan penolakan terhadap kekerasan aparat.
- Mendesak pembebasan mahasiswa yang ditangkap.
- Mendorong DPR menegakkan supremasi sipil.
12. BEM SI
- Mendesak DPR transparan dalam pembahasan RUU.
- Membebaskan masyarakat yang ditangkap dalam aksi demonstrasi.
- Mengevaluasi kabinet pemerintahan.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
13. BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- Menolak kebijakan pajak yang membebani rakyat.
- Mendesak audit menyeluruh terhadap BUMN.
- Menuntut peningkatan kesejahteraan guru.
14. BEM UHAMKA
- Mendesak pembentukan pengawasan eksternal Polri.
- Menuntut revisi UU Nomor 2 Tahun 2022 agar independensi Polri lebih kuat.
15. BEM Nusantara
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Mengevaluasi kinerja DPR dan partai politik.
- Mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM.
16. Perguruan Tinggi NU se-Nusantara
- Mendesak DPR menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa dalam waktu maksimal 10 hari.
