Wagub Sulbar Penaganan Stunting dan Kemiskinan Dievaluasi dab Ditangani Maksimal
- account_circle mekora.id
- calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wagub Sulbar Salim Mengga.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
POLMAN, Mekora.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, menegaskan pentingnya pendekatan terpadu dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Hal itu disampaikannya saat membuka secara resmi Workshop Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Kemiskinan Ekstrem Terpadu yang digelar di Aula Kantor Bupati Polewali Mandar, Selasa, (5/8/2025).
Workshop ini dihadiri oleh Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, jajaran pemerintah daerah, kepala puskesmas, para camat, serta sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor. Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi sekaligus perumusan langkah konkret penanganan dua persoalan serius yang masih membelenggu sejumlah daerah di Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Salim S Mengga, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Terpadu Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sulbar, mengingatkan bahwa upaya penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara sektoral dan parsial. Ia mendorong pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua lini, dari tingkat provinsi hingga desa.
“Stunting bukan hanya persoalan kesehatan semata, ini menyangkut masa depan generasi. Begitu pula kemiskinan ekstrem, yang akar persoalannya menyentuh berbagai aspek mulai dari akses pangan, pendidikan, sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data terakhir, angka stunting di Polewali Mandar masih berada di kisaran 31,50 persen—angka yang masih jauh di atas target nasional sebesar 14 persen. Karena itu, kata dia, perlu upaya luar biasa yang sistematis dan terstruktur agar target tersebut tercapai dalam beberapa tahun ke depan.
Salah satu kebijakan yang saat ini sedang digalakkan Pemprov Sulbar adalah program Orang Tua Asuh, di mana setiap pejabat pemerintah diinstruksikan untuk membina secara langsung minimal 10 warga miskin dan 100 anak stunting. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial jajaran pemerintahan dalam mempercepat pengentasan masalah yang telah menjadi isu prioritas nasional tersebut.
“Langkah ini bukan sekadar simbolik, tapi sebagai pemicu empati dan aksi nyata dari para pejabat untuk turun langsung membantu masyarakat,” tambah Salim.
Selain sambutan, workshop juga diisi dengan diskusi panel, pemaparan studi kasus dari daerah lain yang dinilai berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, serta sesi perumusan rekomendasi kebijakan. Beberapa poin penting yang mencuat dalam diskusi antara lain perlunya penguatan data mikro di tingkat desa, intervensi gizi spesifik sejak masa kehamilan, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan di lini terdepan.
Wakil Gubernur berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu menghasilkan strategi konkret yang bisa segera diimplementasikan oleh masing-masing instansi terkait.
“Kita harus bergerak cepat, karena ini bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut masa depan generasi Sulawesi Barat,” pungkasnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
