Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Wagub Sulbar Beri Perhatian Khusus Untuk Korban Salah Tangkap Eksekusi Lahan di Polman

Wagub Sulbar Beri Perhatian Khusus Untuk Korban Salah Tangkap Eksekusi Lahan di Polman

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Minggu, 6 Jul 2025
  • comment 3 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas insiden yang menimpa Kepala Puskesmas Kecamatan Alu, Jamaluddin, yang kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hajja Andi Depu, Mamuju.

Jamaluddin diduga menjadi korban salah tangkap dan kekerasan saat aparat kepolisian melakukan pengamanan eksekusi lahan di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada Kamis, 3 Juli 2025.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka di bagian kepala dan wajah, hingga harus menjalani operasi. Diketahui, Jamaluddin juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Polman.

“Saya menyampaikan rasa prihatin dan empati kepada keluarga korban. Ini tidak hanya menyangkut profesi, tapi hak dasar sebagai warga negara,” ungkap Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga.

Salurkan Bantuan Rp10 Juta

Sebagai bentuk perhatian, Salim S Mengga memberikan bantuan sebesar Rp10 juta kepada pihak keluarga korban untuk meringankan beban biaya pengobatan. Bantuan tersebut disalurkan melalui transfer kepada keluarga korban bernama Awaluddin.

Hal ini dibenarkan oleh Sespri Wakil Gubernur Sulbar, Ardhy Amanah, yang mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk keprihatinan pribadi Wagub Sulbar atas musibah yang menimpa tenaga kesehatan tersebut.

“Harapannya, bantuan ini bisa sedikit membantu kebutuhan pengobatan dan pemulihan korban,” ujar Ardhy.

Salim juga menyayangkan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Ia menegaskan pentingnya pengusutan secara adil, transparan, dan akuntabel.

“Ini harus diusut tuntas. Ini bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Tidak boleh ada pembiaran atas tindakan semacam ini,” tegas Salim.

Sementara itu, salah seorang keluarga korban, Hasania, menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Wakil Gubernur.

“Kami sangat terbantu, apalagi saat ini korban sedang menjalani perawatan umum karena tidak ditanggung BPJS. Katanya karena ini masuk kategori kekerasan,” ujar Hasania.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian mengenai dugaan kekerasan terhadap Jamaluddin. Pihak keluarga berharap ada keadilan dan perlindungan hukum yang tegas terhadap kasus ini.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPRD Sulbar terima kunjungan imigrasi

    Ketua DPRD Sulbar Terima Kunjungan Imigrasi Mamuju, Bahas Apa?

    • calendar_month Selasa, 27 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 53
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ketua DPRD Sulawesi Barat Suraidah Suhardi menerima kunjungan Kepala Kantor Imigrasi Mamuju Andi Sulpikar Rasdin perihal permohonan dukungan Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Mamuju. Selasa, (27/02/2024). Pertemuan ini diawali salam perkenalan dan dilanjutkan oleh salah satu perwakilan dari Kantor Imigrasi Mamuju menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan tersebut, dimana permohonan dukungan kepada Ketua DPRD […]

  • Tahanan Polres Polman Meninngal

    Breaking News : Tahanan di Polres Polman Meninggal Dunia Dengan Luka Sekujur Tubuh

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 87
    • 5Komentar

    Polman, Mekora.id – Seorang tahanan di Polres Polewali Mandar (Polman) laki-laki berinisial R, warga Dusun Tatamu, Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), dilaporkan meninggal di tahanan, Pada, Rabu 11 September 2024 kemarin. Menurut penuturan ibu korban Nasriah, awalnya anaknya itu ditangkap atas tuduhan pencurian biji Kakao di Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten […]

  • ASN Pemkab Mamuju

    Hari Kerja Pertama Pasca Libur Panjang, Bupati Mamuju Pastikan Pelayanan Publik Optimal

    • calendar_month Selasa, 16 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 70
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Hari pertama masuk kerja pasca libur panjang lebaran 2024, ratusan ASN dan PPPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju mengikuti apel yang dirangkaikan Halal Bihalal di Halaman Kantor Bupati Mamuju, Selasa (16/04/2024). Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi berharap, hari pertama masuk kerja para pegawai itu dapat langsung memaksimalkan pelayanan publik. “Kalau melihat yang […]

  • Waktu Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP GMNI, Muh Rizky

    GMNI Kritik Implementasi UHC: Tinggi di Data, Lemah di Pelayanan Nyata

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 446
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai implementasi Universal Health Coverage (UHC) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya merefleksikan amanat keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi. Di tengah klaim keberhasilan pemerintah dengan cakupan kepesertaan JKN yang telah menyentuh sekitar 98 persen penduduk dan peningkatan indeks UHC dari […]

  • Ranperda Pajak Sulbar

    Pemprov-DPRD Sulbar Target Raperda Pajak dan Retribusi Rambung Tahun ini

    • calendar_month Selasa, 14 Nov 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 88
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bersama DPRD akan melakukan pembahasan tentang pajak dan retribusi. Pembahasan itu berlangsung dalam rapat paripurna, sejak pemprov menyerahkan Ranperda pembahasan pada DPRD Sulawesi Barat, Senin (13/11/2023). Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pajak dan retribusi nantinya akan jadi salah satu pendorong pendapatan asli […]

  • Komisioner KPU Sulbar, Asriani

    Empat Bakal Calon Gubernur Sulbar Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, Mulai Dari Penulisan Nama Hingga Belum Lapor LHKPN

    • calendar_month Sabtu, 7 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 104
    • 1Komentar

    Mamuju, Mekora.id – Empat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat dinyatakan belum memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat. Hal ini terjadi karena sejumlah dokumen yang diajukan masih belum sesuai dengan persyaratan pencalonan. Komisioner KPU Sulawesi Barat, Asriani, menjelaskan beberapa masalah pada dokumen tersebut, seperti ketidaksesuaian nama pada KTP […]

expand_less