Sementara dengan keterbatasan fiskal Sulawesi Barat, Zudan mengajak DPRD Sulbar agar bersama-sama menjelaskan pada masyarakat tentang keterbatasan fiskal yang dialami Sulbar.
Hal itu ditengarai sejumlah APBD dialihkan pada sejumlah sektor termasuk membayar hutang dan PEN pada pemerintah pusat.
“Ini tidak lepas dari adanya kewajiban Pemprov untuk membayar hutang dana PEN kepada Pemerintah Pusat hampir 100 M Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat,” ungkap Zudan.
Sementara Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengatakan, untuk menyehatkan postur APBD sejumlah program terpaksa ditiadakan, khususnya aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar belum dapat dijalankan.
“Utang ini sudah bertahun-tahun jangan sampai tidak dibayar. Karena itulah aspirasi diarahkan kesana,” tutup Suraidah.
