MAMUJU, Mekora.id – Ratusan tenaga honorer Kabupaten Mamuju kembali mendatangi sekaligus menduduki kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Senin (22/9/2025). Mereka menuntut kejelasan janji Bupati Mamuju terkait pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Aksi ini merupakan lanjutan dari rapat luar biasa di ruang paripurna DPRD Mamuju pada Selasa (17/9/2025) lalu. Dalam rapat tersebut, Bupati Mamuju disebut berkomitmen mengakomodir seluruh tenaga honorer ke dalam skema PPPK paruh waktu.
Namun, janji itu dinilai tidak konsisten sehingga memicu kekecewaan besar di kalangan honorer. Mereka menilai pemerintah daerah melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama DPRD dan perwakilan tenaga honorer.
“Kami datang memperjelas nasib kami, karena bulan ini terakhir pengusulan PPPK paruh waktu. Kami juga kecewa karena Ibu Bupati tidak pernah menemui kami,” kata seorang guru PAUD asal Kalukku kepada Mekora.id.
Kekecewaan massa kian memuncak setelah kehadiran mereka di kantor DPRD tidak direspons. Hingga lebih dari satu jam menunggu, tidak seorang pun anggota DPRD yang turun menemui massa aksi.
“Sudah satu jam lebih kami menunggu, tapi tidak ada anggota DPRD yang hadir,” ujar Zul, salah satu perwakilan massa.
Merasa diabaikan, massa aksi meluapkan kekesalan mereka dengan menuliskan kalimat protes di panggung ruang paripurna DPRD. Tulisan itu berisi kecaman keras seperti: “DPR pengecut,” “Ketua DPR Pengkhianat Rakyat,” “Sarang Tikus,” hingga “Kantor DPRD Kantor Tikus.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada satupun legislator DPRD Mamuju yang menemui massa aksi. Sementara, ratusan tenaga honorer yang merasa digantung nasibnya masih bertahan menunggu kejelasan dari pemerintah daerah.
