Sekretariat DPRD Sulbar ke Kanwil Kemenkumham Bahas Ranperda Perikanan dan Kelautan
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 14 Feb 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sekretariat DPRD Sulbar ke Kemenkumham bahas Ranperda Perikanan dan Kelautan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Musra Awaluddin, bersama pejabat fungsional Sekretariat DPRD menghadiri rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan. Rapat ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat, Kamis (13/2/2025).
Rapat dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Sunu Tedy Maranto, dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Aprisal, Kepala Divisi Kemenkumham Sulbar John Batara, serta tim perancang perundang-undangan dan perwakilan dari OPD terkait.
Dalam sambutannya, Sunu Tedy Maranto menegaskan bahwa proses harmonisasi memerlukan ketelitian dan keakuratan dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan.
“Hal ini bertujuan agar Ranperda tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi serta memperkuat aspek hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Sulawesi Barat,” kata Sunu Tedy Maranto.
Sementara itu, Dr. Musra Awaluddin menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan dan memperkuat konsepsi Ranperda sebelum diajukan ke tahap legislasi selanjutnya. Ia berharap regulasi ini dapat menjadi payung hukum yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat.
“Semoga ini menjadi payung hukum yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat,” pungkas Musra Awaluddin.
Dalam diskusi, peserta rapat turut memberikan masukan serta membahas berbagai aspek teknis yang harus diperhatikan dalam penyusunan Ranperda. Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi pengelolaan zona perikanan, perizinan usaha perikanan, pengawasan eksploitasi sumber daya laut, serta perlindungan ekosistem pesisir dan nelayan kecil. Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dapat berjalan lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Penulis: mekora.id
