“Kami meminta pemerataan pendidikan dan kesehatan untuk seluruh masyarakat Sulbar, dimana sampai saat ini masih terjadi banyak wilayah yang tidak bisa menikmati layanan dasar ini. Olehnya itu kami berharap pemerintahan baru ini dapat menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Adam Jauri.
Disisi lain, Sarinah GMNI Mamuju, Virgia, menyoroti kekerasan perempuan dan eksploitasi anak di Sulbar yang masih marak. Ia mendesak, pemerintahan baru dapat lebih proaktif dalam melindungi perempuan dan anak-anak.
“Hingga saat ini kekerasan perempuan terus meningkat, kami meminta pemerintah daerah hadir dan melindungi perempuan dari kekerasan. Selain itu saat ini eksploitasi anak di bawah umur juga masih terjadi di Kota Mamuju,” ujarnya.
Setelah melakukan unjuk rasa para peserta mengaku kecewa karena tidak ditemui pihak pemprov Sulbar, mereka mengaku akan kembali dengan 14 tuntutan yang mereka bawah, berikut tuntutannya :
- Laksanakan pemerataan pendidikan dan kesehatan di Sulbar
- Segera buat perda keterbukaan informasi publik (KIP )
- perhatikan dan bangun infrastruktur di Sulbar
- Kembalikan pesisir untuk rakyat, tolak privatisasi dan bangunan swasta di pesisir Sulbar
- Segera salurkan dana stimulan tahap ll ( dua )
- Tolak tambang yang merampas hak dan tanah rakyat
- Audit kepala desa se – Sulbar
- Audit bantuan operasional kesehatan di Sulbar
- Perhatikan nelayan dan bangun SPBN
- Bangun pelabuhan internasional di Sulbar
- Buatkan bank sampah dan buat pabrik daur ulang sampah di setiap kabupaten di Sulbar
- Tolak pembangunan PLTA DND HYDRO ECO POWER di Kalumpang
- Sejahterakan petani
- Hentikan eksploitasi anak dan sikapi secara tegas pelaku pelecehan seksual di Sulbar
