“Setidaknya Pemerintah memperhatikan beberapa hal dalam proses pembuatan rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan, apakah masyarakat terdampak telah dilibatkan dalam proses pembuatan rekomendasi izin WIUP, Kami rasa jika hal-hal mendasar seperti itu belum diselesaikan, jangan pernah berharap banyak tentang kesejahteraan yang kerap disebut-sebut bakal berdampak langsung kepada masyarakat lokal,” lanjut Irfan.
Irfan menuding, pemerintah hanya asyik membuat narasi investasi untuk menguntungkan kelompok tertentu. Sementara kesejahteraan masyarakat terkait masuknya investasi di korbankan. Ia menegaskan, jika pemerintah ingin mensejahterakan rakyatnya jangan hanya senang berkoar-koar investasi. Tetapi perlu membuka peta jalan investasi sehingga masyarakat disekitar dapat merasakan dampaknya.
“Dalam investasi semestinya pemerintah membuatkan peta jalan investasi bukan hanya narasi yang diperkuat, jangan hanya seakan memberikan jalan tol untuk investor tetapi masyarakatnya tidak diprioritaskan. Tetapi jika hal yang sedemikian saja tidak ada, maka jangan pernah bermimpi masyarakat kelas ekonomi ke bawa sejahtera,” jelas Irfan.
FPPI menegaskan, investasi dan kesejahterakan rakyat bukan hanya datang dari pertambangan, tetapi banyak peluang lain yang mesti di manfaatkan. Ia menyebut, pemerintah dengan sejumlah fasilitas harusnya tidak miskin ide untuk membangun daerah.
“Kita ini jangan miskin ide, investasi itu luas dan bukan hanya di sektor pertambangan. Di sektor pangan dan kelautan kita memiliki daerah pegunungan dan pesisir sepanjang Sulawesi Barat. Jika ini dikelola dengan baik maka akan menghasilkan kesejahteraan yang langsung ke masyarakat tanpa merusak lingkungan,” ungkapnya.
majapahit4d
diponegoro4d
diponegoro4d