Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Pemprov Sulbar Pastikan Program 1000 Beasiswa per Tahun Lanjut, Masyarakat Diminta Tak Ragu Daftar

Pemprov Sulbar Pastikan Program 1000 Beasiswa per Tahun Lanjut, Masyarakat Diminta Tak Ragu Daftar

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 10 Jun 2025
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Program 1000 beasiswa per tahun yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sejak 2024 dipastikan berlanjut. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulbar, Arianto AP, Selasa, (10/6/2025).

Beasiswa ini mencakup jenjang diploma, sarjana, magister, hingga doktoral, dan diproses secara terbuka melalui sistem daring (online) sesuai Peraturan Gubernur Sulbar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Beasiswa.

Program ini sebelumnya dirintis sejak masa Penjabat (Pj) Gubernur Zudan Arif Fakhrullah dan kini diintegrasikan sebagai bagian penting dalam visi-misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Mayjen (Purn) Salim Mengga (JSM).

“Ini bukan sekadar janji kampanye. Ini adalah amanah dari visi pembangunan Sulbar, dan kami pastikan pelaksanaannya berlangsung secara akuntabel, terbuka, dan inklusif,” ujar Arianto AP, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulbar, kepada media.

Tantangan Realisasi dan Strategi Pemenuhan Kuota

Meskipun Pemprov telah mengumumkan target 1000 beasiswa, kuota yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 baru mengakomodasi 366 penerima. Hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat soal realistisnya target tersebut.

Menanggapi hal itu, Arianto menyampaikan bahwa angka 1000 bukanlah janji kosong, melainkan target dinamis yang akan dikejar melalui dua pendekatan strategis, yakni efisiensi anggaran dari selisih Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan ke perguruan tinggi dan penambahan anggaran pada APBD Perubahan (APBDP) 2025, yang saat ini sedang dalam pembahasan di internal Pemprov dan DPRD.

“Kami sengaja mencantumkan angka kuota secara terbuka agar publik bisa memahami kondisi keuangan daerah apa adanya. Namun ruang peningkatan tetap ada, dan kami sedang bekerja untuk itu,” jelasnya.

Proses Seleksi Transparan dan Bebas Titipan

Pemprov Sulbar juga memastikan bahwa seluruh proses pendaftaran, seleksi administrasi, verifikasi, hingga pengumuman penerima dilakukan secara digital dan terintegrasi dalam sistem informasi berbasis daring.

Langkah ini diambil untuk menjaga integritas dan akuntabilitas program, sekaligus menghindari potensi titipan, intervensi politik, atau praktik-praktik tidak profesional lainnya.

“Ini adalah bentuk perbaikan tata kelola. Kami ingin program ini dikelola secara profesional, transparan, dan bisa diawasi publik,” tegas Arianto.

Ajak Publik Aktif Mengawal dan Memberi Masukan

Dalam upaya menjaga kualitas program, Pemprov Sulbar juga mengajak masyarakat, terutama kalangan akademisi, mahasiswa, dan media, untuk aktif mengawal proses seleksi. Warga juga diminta menggunakan kanal pengaduan resmi jika menemukan indikasi ketidaksesuaian atau penyimpangan.

Program Sulbar Cerdas sendiri digadang-gadang sebagai salah satu pilar utama untuk mewujudkan Sulbar Maju dan Mandiri, dengan cara membuka akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di seluruh pelosok provinsi.

“Dengan landasan kebijakan yang kuat, dukungan anggaran yang bertahap, serta partisipasi publik yang aktif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis program ini dapat menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tutupnya.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • PPPK Sulbar

    Tak Ada THR dan Gaji ke-13, PPPK Sulbar Diminta WFH Dua Bulan

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 167
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memutuskan memberlakukan kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu. Kebijakan tersebut diambil di tengah keterbatasan fiskal daerah yang juga menyebabkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tidak dapat dibayarkan pada tahun 2026. Keputusan […]

  • Gubernur Sulbar SDK

    Kejar Produksi Pangan, SDK Sebut Naikkan Indeks Pertanaman Lebih Efektif dari Cetak Sawah Baru

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 147
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menegaskan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) menjadi kunci utama untuk mendongkrak produksi pangan daerah, ketimbang hanya mengandalkan pencetakan sawah baru. Hal itu disampaikan Suhardi Duka saat mengikuti Panen Raya Padi dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional bersama Presiden RI Prabowo Subianto secara daring, dari Kompleks UPTD Dinas […]

  • Pipa PDAM Mamuju

    Perbaikan Jaringan Pipa Penuh Tantangan, PDAM Mamuju Akui Butuh Waktu

    • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 131
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju, mengaku pelayanan mereka terganggu setelah jaringan air di wilayah Soddok rusak akibat dihantam banjir dan longsor yang melanda wilayah itu beberapa saat ini. Kepala Bagian Teknik PDAM Tirta Manakarra, Arman, menjelaskan pipa-pipa di jaringan Soddok mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian hanyut terbawa arus. Akibatnya […]

  • Penutupan jalan bonehau

    Forpema Sebut Aksi Penutupan Jalan di Tamalea, Perjuangan Warga Pertahankan Haknya

    • calendar_month Rabu, 27 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 143
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Organisasi Forum Pemuda Manakarra (Forpema) menyebut, mendukung gerakan masyarakat adat di Dusun Tamalea, Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang melakukan aksi penutupan jalan terhadap aktivitas muat tambang batu bara. Aktivis Forpema, Adam Jauri menyebut, aksi protes warga tersebut buntut dari aktivitas road hauling perusahaan tambang batu bara yang dilakukan […]

  • Balita hilang di Pulau Saboyang

    Balita 2 Tahun di Pulau Saboyang Hilang Misterius, Sudah Lima Hari Tak Kunjung Ditemukan

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 194
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Warga di Pulau Saboyang, Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, tengah dilanda kecemasan setelah seorang balita bernama Al Fathir (2 tahun 10 bulan) dilaporkan hilang secara misterius. Pasalnya sejak lima hari lalu bocah yang baru mulai lancar berbicara itu tiba-tiba menghilang sejak Senin, 20 Oktober 2025 sore, lalu. Kerabat korban, Rosdiana, menuturkan ponakannya itu […]

  • Komisi Informasi Award Sulbar

    Untuk Pertama Kalinya, KI Sulbar Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 186
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Komisi Informasi (KI) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Komisi Informasi Award 2025, sebuah ajang penganugerahan keterbukaan informasi publik bagi badan publik di Sulbar. Tiga kategori diberikan, yakni informatif, cukup informatif, dan menuju informatif. Acara penganugerahan yang pertama kalinya digelar di Sulbar ini berlangsung di Atrium Mall Matos, Mamuju, Jumat (19/11/2025). Hadir Wakil Gubernur […]

expand_less