MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh berbagai program strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menangani isu-isu krusial seperti stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Hal ini disampaikan usai audiensi bersama Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto, yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar, Selasa (22/4/2025).
Dalam pertemuan itu, Rezky memaparkan sejumlah tantangan yang sedang dihadapi Sulbar, termasuk meningkatnya angka stunting, kematian ibu dan bayi, kasus cacingan, serta tingginya angka kemiskinan ekstrem. Meski pada 2023 angka stunting sempat turun 4,7 persen, BKKBN memprediksi adanya potensi kenaikan sebesar 5,1 persen pada rilis selanjutnya.
“Ini menjadi perhatian serius. Karena jika tidak ditangani terintegrasi, akan berdampak pada kualitas generasi mendatang,” kata Rezky usai pertemuan.
Ia juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga 2033, dengan menciptakan lapangan kerja melalui kolaborasi lintas sektor.
Merespons hal itu, Gubernur Suhardi Duka menyatakan akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pedoman seluruh kabupaten dalam menangani isu stunting dan kemiskinan ekstrem secara terstruktur.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyiapkan intervensi langsung kepada masyarakat miskin ekstrem. Salah satunya berupa bantuan tunai sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK) dengan data penerima yang telah tersedia by name by address.
“Anggaran sudah disiapkan dan kami akan evaluasi setiap tahun,” ujar Rezky menirukan komitmen Gubernur Sulbar.
Diketahui, dalam APBD 2025, Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Suhardi Duka mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem. Dari total tersebut, Rp20 miliar diperuntukkan bagi bantuan tunai, dan Rp30 miliar dialokasikan untuk bibit pertanian.
Gubernur menjelaskan, sebanyak 10 ribu KK dari 20 ribu warga miskin ekstrem di Sulbar akan menerima bantuan tunai dari Pemprov, sementara 10 ribu KK sisanya akan ditangani oleh masing-masing pemerintah kabupaten.
