Selain itu, pengelolaan Sumber Daya Alam akan diperkuat agar lebih produktif dan memberi nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat. Belanja negara juga didorong lebih efisien dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan perbaikan layanan publik.
“Ke depan, Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga Transfer ke Daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Prabowo.
Pemerintah menargetkan sejumlah indikator ekonomi utama pada 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500 per dolar AS. Tingkat pengangguran ditargetkan turun menjadi 4,44–4,96 persen, angka kemiskinan 6,5–7,5 persen, rasio gini 0,377–0,380, serta peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,57.
