Ketua DPRD Sultra Absen, Cipayung Plus Kendari Gelar Paripurna Tandingan
- account_circle mekora.id
- calendar_month Senin, 15 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Cipayung plus kendari di DPRD Sulawesi Tenggara.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KENDARI, Mekora.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Kendari—yang terdiri dari GMNI, IMM, PMKRI, KHMDI, GMKI, KAMMI, dan HMI MPO—kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (25/9/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan dan amarah kolektif mahasiswa terhadap Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, yang dinilai mengingkari janji dan komitmen yang sebelumnya telah diucapkan secara terbuka di hadapan publik.
Dalam orasinya, Ketua LMND Kota Kendari, Jordy, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Aksi ini adalah tindak lanjut dari unjuk rasa pada 1 September 2025 lalu, di mana DPRD Sultra berkomitmen menerima secara langsung formulasi tuntutan serta pernyataan sikap mahasiswa untuk kemudian disampaikan ke DPR RI.
“Kami kembali bertandang di kantor ini untuk menagih janji Ketua DPRD Sultra pada 1 September 2025. Tapi sampai hari ini, tidak ada kepastian, bahkan Ketua DPRD terkesan menghindar dan membohongi Cipayung Plus Kota Kendari,” tegas Jordy dalam orasinya.
Kekecewaan yang sama disampaikan Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya. Ia menilai DPRD Sultra telah kehilangan legitimasi moral di mata mahasiswa karena gagal menjalankan fungsi representasi rakyat.
“Kami sudah tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap Ketua DPRD Sultra. Kami mendesak agar Ketua DPRD segera dievaluasi karena terbukti hanya hadir sebagai simbol kekuasaan, bukan perwakilan sejati rakyat. Alih-alih mengawal aspirasi ke DPR RI secara terbuka, akuntabel, dan progresif, mereka justru bungkam dan mengabaikan jeritan rakyat,” kata Rasmin lantang.
Sementara itu, Ketua PMKRI Kendari, Fandi, menilai sikap anggota dewan menunjukkan watak elitis yang lebih mementingkan kenyamanan politik dan privilese pribadi dibandingkan menjalankan fungsi pengawasan serta perjuangan aspirasi masyarakat.
“Sudah berkali-kali rakyat turun ke jalan, tapi DPRD Sultra tetap diam. Minim transparansi, tidak ada komunikasi resmi, dan cenderung menutup ruang dialog dengan mahasiswa. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” ujar Fandi.
Dari pantauan lapangan, amarah massa semakin memuncak ketika tuntutan mereka kembali diabaikan. Aksi demonstrasi pun disertai pembakaran ban bekas sebagai simbol kekecewaan mendalam terhadap kantor perwakilan rakyat itu. Massa juga menuntut Laode Tariala, hadir langsung menemui mereka dan memberikan klarifikasi di depan publik.
Tak berhenti di luar gedung, ratusan massa kemudian bergerak masuk dan menduduki kursi rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Di dalam ruang yang seharusnya menjadi tempat perumusan kebijakan rakyat itu, mahasiswa menggelar “paripurna tandingan” untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah mereka sampaikan sejak aksi 1 September lalu.
Dengan lantang, mereka menyebut langkah ini sebagai bukti nyata bahwa DPRD Sultra tidak lagi layak disebut sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Hingga malam hari, mahasiswa masih bertahan di ruang Paripurna, menunggu kehadiran Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, yang hingga kini tak kunjung muncul di hadapan massa.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
