MAMUJU, Mekora.id – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, di Aula Hotel Quint Park Mamuju, Sabtu (20/9/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, didampingi Wakil Ketua Bapemperda, Mulyadi Bintaha, serta dihadiri oleh berbagai unsur penting seperti perwakilan investor, praktisi, organisasi sosial, perangkat daerah terkait, dan jajaran Sekretariat DPRD Sulbar — termasuk Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Pejabat Fungsional Sahrin Salatung, serta staf bagian konferensi.
FGD ini merupakan bagian dari upaya DPRD Sulbar memperkuat landasan ilmiah dalam penyusunan produk hukum daerah di bidang kesejahteraan sosial. Kolaborasi dengan LPPM Unhas diharapkan dapat menghadirkan kajian akademik yang komprehensif, berbasis data, dan sesuai kebutuhan daerah.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dalam arahannya menegaskan pentingnya penyusunan naskah akademik ini sebagai langkah awal pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait kesejahteraan sosial di Sulbar.
“Kemiskinan, stunting, kemiskinan ekstrem, hingga penyandang disabilitas adalah tantangan nyata yang kita hadapi di Sulbar. Belum lagi masalah penyalahgunaan narkoba dan pekerja sosial yang belum terkelola dengan baik. Semua masukan dari peserta hari ini akan menjadi referensi penting dalam penyempurnaan peraturan daerah agar lebih relevan dengan kondisi di lapangan,” ujar Munandar.
Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan beragam pandangan dan rekomendasi, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan kelembagaan sosial. Semua masukan itu akan dikompilasi dan dijadikan bagian penting dalam penyusunan naskah akademik.
Munandar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak LPPM Unhas yang telah memberikan masukan konstruktif. Ia menekankan agar hasil FGD ini tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi menjadi dasar kuat dalam merumuskan kebijakan nyata di bidang kesejahteraan sosial.
“Kami berharap naskah akademik ini tidak sekadar menjadi dokumen, tetapi melahirkan kebijakan yang bisa diterapkan langsung dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Sulbar berharap dapat melahirkan Ranperda yang implementatif dan berpihak pada masyarakat, sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, dalam mempercepat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Sulbar.
