Sedangkan Sekretaris Komisi I DPRD Mamuju, Arnol Topo Sujadi yang memimpin RDP itu, mengkritik manajemen PDAM. Menurutnya neraca laporan keuangan tidak seimbang.
Kata Arnol, hal itu membuat pengelolaan dan pelayanan PDAM Mamuju jadi buruk. Padahal kata politikus Demokrat ini, pemenuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
“Ini kita ibu kota Provinsi lo, malu. Lihat saja neraca keuangan yang dilaporkan tidak sinkron. Tidak ada laba, padahal Pemerintah selalu melakukan penyertaan modal,” ungkapnya.
Dalam paparannya, Pelaksana tugas (Plt) Direktur PDAM Mamuju, Jauharia Andi Syafruddin, mengatakan pihak saat ini telah menerima penyertaan modal sebesar Rp 4 miliar. Masing-masing Pemprov Sulbar Rp 2,5 miliar dan Pemkab Mamuju Rp 1,5 miliar.
Namun begitu, ia menyebut penyertaan itu diperkirakan masih kurang. Lantaran besarnya pembenahan yang harus dilakukan.
“Jadi itu belum akan berdampak signifikan, sebab mesin pompa yang dimiliki saat ini sudah tua dan belum pernah diganti sejak diadakan. Saat ini fokus kami memang masih di sekitar perbaikan pipa,” ungkapnya.
Sementara Kepala Bidang Teknis PDAM Mamuju, menyebut, saat ini PDAM Mamuju bukan hanya memerlukan rehabilitasi mesin, tetapi juga memerlukan pembukaan sumber air baku baru.
Sebab, sumber air baku saat ini tidak mampu lagi jadi memasok ke pelanggan di Kecamatan Mamuju dan Simboro dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah.
“ebit air kami khususnya di Instalasi Padang Baka itu mengalami penurunan. Kemarin dari 20 liter per detik, sekarang sudah tidak sampai 10 liter per detik,” ujarnya.
