Meski demikian, Pemprov Sulbar memastikan tetap mengupayakan pengelolaan anggaran secara efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah bersama DPRD akan merumuskan prioritas baru agar program yang menyentuh langsung kepentingan publik tetap berjalan.
Meski demikian, Pemprov Sulbar memastikan tetap mengupayakan pengelolaan anggaran secara efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah bersama DPRD akan merumuskan prioritas baru agar program yang menyentuh langsung kepentingan publik tetap berjalan.
DPRD dan BPKPD Turut Kawal Anggaran
Dalam rapat paripurna tersebut, pimpinan DPRD Sulbar, mulai dari Wakil Ketua I ST. Suraidah Suhardi, Wakil Ketua II Munandar Wijaya, hingga Wakil Ketua III Abdul Halim, hadir mendampingi Gubernur. Hadir pula Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar yang menegaskan komitmen untuk mengawal setiap tahapan penyusunan APBD agar tetap akuntabel.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja ekstra dalam menyusun strategi efisiensi belanja daerah. Menurutnya, kondisi fiskal 2026 mengharuskan pemerintah daerah menahan diri dalam mengalokasikan anggaran pada program-program non-prioritas.
Tantangan Sosial dan Ekonomi
Penurunan APBD diperkirakan akan menimbulkan efek domino terhadap masyarakat. Program pembangunan infrastruktur yang selama ini diharapkan mampu membuka akses ekonomi baru kemungkinan tertunda. Sektor pendidikan dan kesehatan yang memerlukan perhatian serius juga berisiko terkena imbas pengurangan anggaran.
“Kita harus realistis. Keterbatasan fiskal ini tidak hanya angka di atas kertas, tetapi juga akan dirasakan masyarakat. Karena itu, Pemprov dan DPRD harus benar-benar selektif dalam menetapkan prioritas,” kata Suhardi.
Meski penuh tantangan, Suhardi menegaskan Pemprov Sulbar tidak akan tinggal diam. Strategi penyesuaian prioritas, efisiensi belanja, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan digenjot agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan.
“Kita akan tetap berusaha menjaga agar anggaran berpihak pada rakyat. Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran menjadi prinsip utama,” tegasnya.
