Fiskal Sulbar Tertekan, APBD 2026 Turun Lebih dari Rp300 Miliar Dipastikan Tanpa DAK
- account_circle mekora.id
- calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rapat Paripurna penyerahan nota keuangan APBD 2026 Sulbar.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Fiskal keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk tahun 2026 mengalami tantangan. Hal itu setelah Pemerintah Provinsi bersama DPRD menyepakati APBD 2026 hanya berkisar Rp 1,7 Triliun, pada Selasa, (9/9/2025) malam.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam penjelasannya mengakui, APBD 2026 Sulbar ini turun signifikan dibanding perencanaan awal sebesar Rp 2,1 Triliun setelah mengalami revisi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Suhardi Duka juga mengungkap APBD 2026 Sulbar dipastikan tanpa Dana Alokasi Khusus (DAK) ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang terpotong 16,5 persen, serta Dana Bagi Hasil (DBH) dikurangi 74,6 persen.
“Dengan kebijakan baru pemerintah pusat, ada selisih lebih dari Rp300 miliar. DAK fisik ditiadakan, Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong 16,5 persen, dan Dana Bagi Hasil (DBH) dikurangi 74,6 persen,” jelas Suhardi.
Dampak pada Program Prioritas
Kondisi ini, kata Suhardi, akan langsung memengaruhi kapasitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dalam menjalankan program pembangunan. Program strategis seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan terancam tidak dapat terlaksana optimal.
“PAD kita hanya sekitar Rp600 miliar. Dengan keterbatasan ini, pasti banyak program pembangunan yang tidak bisa dijalankan sesuai harapan,” ujarnya.
Ketergantungan pada Dana Pusat
Suhardi juga menyoroti struktur fiskal Sulbar yang masih sangat bergantung pada transfer dana pusat. Dari total kebutuhan anggaran, sekitar 70 persen lebih bersumber dari dana transfer.
“Ketika transfer dana pusat berkurang hingga sekitar 25 persen, daerah otomatis terpukul. Mau tidak mau, kita harus terima dan menyesuaikan strategi,” katanya.
Langkah ke Depan
Meski demikian, Pemprov Sulbar memastikan tetap mengupayakan pengelolaan anggaran secara efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah bersama DPRD akan merumuskan prioritas baru agar program yang menyentuh langsung kepentingan publik tetap berjalan.
Meski demikian, Pemprov Sulbar memastikan tetap mengupayakan pengelolaan anggaran secara efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah bersama DPRD akan merumuskan prioritas baru agar program yang menyentuh langsung kepentingan publik tetap berjalan.
DPRD dan BPKPD Turut Kawal Anggaran
Dalam rapat paripurna tersebut, pimpinan DPRD Sulbar, mulai dari Wakil Ketua I ST. Suraidah Suhardi, Wakil Ketua II Munandar Wijaya, hingga Wakil Ketua III Abdul Halim, hadir mendampingi Gubernur. Hadir pula Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar yang menegaskan komitmen untuk mengawal setiap tahapan penyusunan APBD agar tetap akuntabel.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja ekstra dalam menyusun strategi efisiensi belanja daerah. Menurutnya, kondisi fiskal 2026 mengharuskan pemerintah daerah menahan diri dalam mengalokasikan anggaran pada program-program non-prioritas.
Tantangan Sosial dan Ekonomi
Penurunan APBD diperkirakan akan menimbulkan efek domino terhadap masyarakat. Program pembangunan infrastruktur yang selama ini diharapkan mampu membuka akses ekonomi baru kemungkinan tertunda. Sektor pendidikan dan kesehatan yang memerlukan perhatian serius juga berisiko terkena imbas pengurangan anggaran.
“Kita harus realistis. Keterbatasan fiskal ini tidak hanya angka di atas kertas, tetapi juga akan dirasakan masyarakat. Karena itu, Pemprov dan DPRD harus benar-benar selektif dalam menetapkan prioritas,” kata Suhardi.
Meski penuh tantangan, Suhardi menegaskan Pemprov Sulbar tidak akan tinggal diam. Strategi penyesuaian prioritas, efisiensi belanja, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan digenjot agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan.
“Kita akan tetap berusaha menjaga agar anggaran berpihak pada rakyat. Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran menjadi prinsip utama,” tegasnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
