DPRD Sulbar Usul 5.772 Pokir di Musrenbang 2027, Fokus Infrastruktur hingga UMKM
- account_circle mekora.id
- calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, menyyampaiakan usulan di RKPD 2027.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 sebagai forum strategis merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, hadir bersama Wakil Ketua DPRD St. Suraidah Suhardi dan Sekretaris DPRD Arianto dalam kegiatan yang digelar di Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (10/4/2026).
Musrenbang tersebut dibuka oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi Ketua TP PKK Sulbar, Harsinah Suhardi.
Tahun ini, Musrenbang mengusung tema percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan infrastruktur, investasi, sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
DPRD Prioritas Pembangunan
Dalam forum tersebut, Amalia menyampaikan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sebagai bentuk representasi aspirasi masyarakat. Ia menegaskan, peran DPRD krusial untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak lepas dari kebutuhan riil di lapangan.
Sejumlah prioritas yang disoroti meliputi peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, pertanian, dan perikanan.
Selain itu, DPRD juga mendorong program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang lebih tepat sasaran, serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ribuan Usulan Diserahkan
DPRD Sulbar tercatat telah menyerahkan sebanyak 5.772 usulan kepada pemerintah provinsi sebagai bahan penyusunan RKPD 2027.
Rinciannya terdiri dari:
- 685 usulan bidang pemerintahan
- 1.700 usulan bidang ekonomi dan keuangan
- 789 usulan bidang pembangunan
- 2.598 usulan bidang kesejahteraan masyarakat
Menurut Amalia, seluruh usulan tersebut diharapkan dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap Musrenbang ini menghasilkan perencanaan yang terarah dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Sinergi Eksekutif-Legislatif
Kehadiran pimpinan DPRD dalam forum ini menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal proses perencanaan pembangunan agar berjalan sinergis dengan pemerintah daerah.
Musrenbang menjadi titik krusial, bukan sekadar forum formal, tetapi ruang untuk memastikan arah pembangunan Sulawesi Barat tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan yang merata.
- Penulis: mekora.id

Saluran Whatsapp
Google News

Saat ini belum ada komentar