Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » DPRD Sulbar Temui KPI Pusat Untuk Bahas Rekrutmen KPID yang Berlangsung

DPRD Sulbar Temui KPI Pusat Untuk Bahas Rekrutmen KPID yang Berlangsung

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Mekora.id – Dalam upaya persiapan seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar), Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Munandar Wijaya, bersama dan Ketua Komisi I DPRD, Irwan SP Pababari, mengunjungi Kantor KPI Pusat dan KPI DKI Jakarta pada Selasa, (21/1/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi dan berbagi informasi mengenai mekanisme seleksi KPID yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pertemuan di KPI Pusat, delegasi DPRD Sulawesi Barat disambut oleh Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, yang memaparkan pentingnya peran KPID dalam menjaga kualitas penyiaran daerah.

Wakil Ketua DPRD, Munandar Wijaya, menyatakan bahwa kunjungan tersebut diharapkan menjadi panduan dalam menyusun mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, serta menghasilkan anggota KPID yang berintegritas dan kompeten.

“Kami berharap proses seleksi anggota KPID Sulawesi Barat dapat berjalan baik, dengan hasil yang optimal untuk menunjang tugas pengawasan penyiaran di daerah,” ujarnya.

Sharing Pengalaman di KPI DKI Jakarta

Setelah dari KPI Pusat, rombongan melanjutkan kunjungan ke KPI DKI Jakarta untuk mempelajari lebih lanjut pengalaman proses seleksi KPID di tingkat daerah. Salah satu Komisioner KPI DKI, Thomas Bambang Pamungkas, berbagi pengalaman terkait tantangan dalam pengawasan penyiaran di wilayah ibu kota serta memberikan saran dalam membuat proses seleksi lebih efektif.

Dalam diskusi ini, sejumlah poin jadi pembahasan khusus, yakni tata cara prosedur Seleksi (Penekanan pada regulasi dan transparansi dalam setiap tahap), mekanisme Pendaftaran (khususnya bagi peserta petahana (incumbent) agar tetap memenuhi kriteria yang ditetapkan, serta Peran DPRD dalam menyusun dan mengawal tim panitia seleksi (Pansel).

Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, H. Irwan SP Pababari, menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam seleksi ini menjadi hal penting agar anggota KPID terpilih dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat Sulbar dalam penyiaran.

“seleksi ini menjadi hal penting agar anggota KPID terpilih dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat Sulbar dalam penyiaran,” kata Irwan Pababari.

Kunjungan kerja ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan proses seleksi anggota KPID Sulawesi Barat berjalan lancar sesuai aturan. Dengan referensi dari KPI Pusat dan KPI DKI Jakarta, diharapkan hasil seleksi akan mencetak anggota KPID yang profesional, berintegritas, dan mampu menjalankan tugas pengawasan penyiaran dengan optimal.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPRD Sulbar

    Pj Gubernur dan Ketua DPRD Sulbar Resmikan SMA/SMK di Polman dan Majene

    • calendar_month Minggu, 3 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 23
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi bersama Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh melakukan peresmian gedung SMA/SMK Ponpes Modern Al Ikhlas Lampoko Kabupaten Polman, Sabtu (02/03/2024). Acara tersebut sekaligus dilakukan penyerahan gedung SMA/SMK yang diintervensi melalui DAK Tahun 2023. Penyerahan gedung dilaksanakan oleh PJ Gubernur Sulbar kepada Pemkab Polman dan Pemkab Majene. Suraidah […]

  • Pansus Jasa Kontruksi melakukan rapat di DPRD Sulbar.

    Godok Ranperda, Pansus Jasa Kontruksi DPRD Sulbar Panggil OPD Pemprov Sulbar

    • calendar_month Kamis, 13 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 19
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pansus Ranperda DPRD Sulbar, tentang jasa konstruksi menggelar rapat kerja. Rapat itu bertujuan untuk membahas masukan terkait penguatan pasal-pasal yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda). Di Ruang Komisi II DPRD Sulbar. Rabu, (13/6/2024). Rapat kerja itu di pimpin oleh Ketua Pansus, H. Taufik Agus, di dampingi Wakil Ketua Pansus, Firman Argo […]

  • Pansus DPRD Sulbar

    Sudirman Pimpin Rapat Finalisasi Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah di DPRD Sulbar

    • calendar_month Selasa, 5 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 18
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ketua Pansus Pengelolaam Keuangan DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Sudirman yang juga ketua Komisi II DPRD Sulbar, bersama Anggota DPRD Sulbar lainnya memimpin Rapat dengan sejumlah OPD Pemprov Sulbar, di Ruang Komisi II, Senin (04/03/2024). Rapat tersebut membahas dan mengesahkan Pasal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat itu, […]

  • Pj Gubernur Sulbar bahtiar

    Pasca Dilantik, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin Dijadwalkan Tiba di Sulbar Besok

    • calendar_month Sabtu, 18 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 26
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin dijadwalkan akan tiba di Mamuju, pasca pelantikan, Minggu, 19 Mei 2024 besok. Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin didampingi istri Hj. Sofha Marwah Bahtiar, dijadwalkan akan mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, pada pukul 12.30 WITA. “Insya Allah kalau tidak halangan besok beliau ke Sulbar,” […]

  • Rusdin Ketua Bawaslu Mamuju

    Meski Dipangkas 10,4 M, Dana Hibah Pilkada 2024 Untuk Bawaslu Mamuju Belum Disepakati

    • calendar_month Senin, 11 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 23
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Dana hibah untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju pada Pilkada 2024, belum disepakati meski telah dipangkas jadi Rp 10,4 miliar. Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin menyebut, pengusulan dana hibah untuk lembaganya itu mentok di angka Rp 10,4 miliar. Rasionalisasi itu telah disesuaikan dan dipangkas dari usulan pertama di angka Rp 17, 8 miliar. […]

  • Jadwal PSU Mamuju

    KPU Mamuju Punya Syarat Untuk Pengguna Hak Pilih di PSU, DPK Ini Tidak Dilayani

    • calendar_month Rabu, 21 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 22
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Temuan Bawaslu pada enam TPS di Mamuju yang direkomendasi melakukan PSU diantaranya, disebabkan oleh adanya pemilik KTP-EL yang tidak terdaftar dan bukan penduduk daerah tersebut melakukan pencoblosan. Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengatakan, temuan itu setidaknya terjadi pada tingkat pemilihan Presiden/Wakil Presiden (PPWP), DPR RI, dan DPD terkait pemilih yang ketahuan melakukan pencoblosan […]

expand_less