Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Mamuju » Aksi Bisu : GMNI Mamuju Peragakan Bupati dan Wakil Bupati Tutup Mulut

Aksi Bisu : GMNI Mamuju Peragakan Bupati dan Wakil Bupati Tutup Mulut

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
  • comment 2 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Koordinator Aksi, Sri Wahyuni, juga menyoroti masih maraknya anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai penjual kerupuk di tempat-tempat wisata.

Sri Wahyuni menyebut, hal itu terus terjadi dan menganggap Dinas Sosial Kabupaten Mamuju gagal.

“Banyak anak dibawah umur di Pantau di Pekerjakan, sehingga kami meminta agar dinas sosial bisa melindungi mereka,” ujarnya.

Usai melakukan teatrikal dan berorasi, pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Ketua sementara DPRD Mamuju bersama sejumlah ketua AKD DPRD Mamuju.

Menurut Ketua sementara DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, seluruh tuntutan dari GMNI menjadi perdebatan dalam rapat-rapat yang telah dilakukan.

Untuk itu dia mengaku aksi dari mahasiswa itu merupakan hal yang sangat perlu ditindaklanjuti DPRD sebagai lembaga pengawasan.

“Kami telah berulang kali melakukan debat dalam beberapa kali pertemuan, misalnya apa kegunaan dari kartu Mamuju keren. Jangan sampai hanya menjadi slogan tetapi tidak terealisasi,” kata Syamsuddin Hatta kepada Massa aksi.

Usai melakukan dialog selama dua jam, massa aksi kemudian membubarkan diri.

Berikut tuntutan dari GMNI Mamuju :

1. Aktifan/Ajarkan kembali materi muatan lokal (MULOK)
2. Pembuatan PERDA tanah hak ulayat masyarakat adat
3. Tolak pembangunan PLTA DND HYDRO ECO POWER
4. Pemkab harus membuat kamus online bahasa daerah kabupaten ka
5. Membangun kembali gedung-gedung sekolah beserta fasilitas belajar
6. Realisasikan dan bagikan secara merata kartu mamuju keren
7. Pembangunan rumah singgah untuk tunawisma
8.Pemerataan tenaga pendidik di sekolah perkotaan dan pelosok
9. Tuntaskan konflik agraria di kabupaten mamuju
10. Memperbaiki tata ruang di kabupaten mamuju
11. Memperlihatkan RT/RW di kabupaten mamuju
12. Pemerataan infrastruktur jalan di kabupaten mamuju
13. Tuntaskan permasalahan beasiswa manakarra
14. Tingkatkan pembangunan pariwisata di kabupaten mamuju
15. Tuntaskan dana stimulan tahap 2
16. Hentikan Eksploitasi anak dan Tuntaskan Pelecehan Seksual
17. Tolak pembangunan reklamasi pantai di kota mamuju
18. Evaluasi kinerja OPD di kabupaten mamuju

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Putusan MK Pemilu

    Uraian Putusan MK : Pemilu dan Pilkada Dilaksanakan Terpisah Mulai 2029

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 165
    • 2Komentar

    Namun, MK tidak menetapkan tanggal pasti. Penjadwalan dan pengaturan teknisnya diserahkan kepada DPR dan Pemerintah melalui perubahan undang-undang. Dampak pada Masa Jabatan dan Transisi Salah satu konsekuensi dari pemisahan ini adalah perlunya pengaturan masa jabatan transisional, terutama bagi kepala daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu 2024. MK menyatakan, rekayasa konstitusional (constitutional engineering) terhadap masa jabatan […]

  • Pajak Kendaraan Sulbar

    Pemprov Sulbar Diskon 50 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan, Berlaku Hingga Akhir 2025

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 130
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kembali resmi meluncurkan Program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025. Program ini berlaku mulai 20 November hingga 31 Desember 2025, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak di enam kabupaten se-Sulawesi Barat. Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulbar memberikan […]

  • Makan Gratis di Sulbar

    Uji Coba Makan Gratis di Sulbar Berlanjut, Kini Giliran Siswa SD di Mamuju

    • calendar_month Sabtu, 9 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 80
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Uji coba makan gratis untuk siswa kembali dilaksanakan oleh Pemprov Sulbar, kali ini uji coba itu dilaksanakan di SD Inpres Tapandullu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sabtu, (9/11/2024). Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin mengatakan, uji coba makan gratis itu merupakan untuk mematangkan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang akan […]

  • Bawaslu Mamasa

    Oknum Kades dan Perangkat Desa Hadiri Deklarasi Cakada Pilbup, Bawaslu Mamasa Janji Usut Tuntas

    • calendar_month Sabtu, 14 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 108
    • 0Komentar

    “Jika sudah masuk tahapan penetapan pasangan calon dan masa kampanye maka berlaku pasal 71 undang undang nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur maka pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI-POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain-lurah dilarang membuat keputusan dan-atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan […]

  • Diknas Mamuju kembalikan ATS

    Dinas Pendidikan Mamuju dan Dinas Pendidikan Sulbar Berhasil Kembalikan 21 ATS ke Sekolah

    • calendar_month Rabu, 21 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 69
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Tim Akselerasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju bekerjasa sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Barat (Sulbar), berhasil mengembalikan 21 anak ke sekolah. Penyerahan simbolis perlengkapan sekolah dan bantuan biaya pendidikan kepada para ATS ini dilakukan di Desa Salletto, Kecamatan Tapalang, Mamuju. Kepala […]

  • Gubernur Sulbar Marah

    Marah Besar, Gubernur Sulbar Ungkap Perusahaan Sawit Manupulasi Pajak Air

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 83
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), marah saat mengetahaui penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak air perusahaan-perusahaan sawit tidak sesuai. Ia menyebut adanya dugaan praktik penyimpangan pembayaran pajak daerah oleh sejumlah perusahaan sawit. Dalam rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah yang berlangsung di ruang oval lantai 3 […]

expand_less