Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » Dugaan Korupsi Dana Desa Tanambuah Naik Penyidikan, Kerugian Negara Capai Rp 500 Juta

Dugaan Korupsi Dana Desa Tanambuah Naik Penyidikan, Kerugian Negara Capai Rp 500 Juta

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Tanambuah, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini resmi naik ke tahap penyidikan. Hal itu setelah penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Mamuju menemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara.

Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Mamuju, Iptu Pantri, mengungkapkan bahwa hasil audit awal mengindikasikan kerugian negara mencapai kurang lebih Rp 500 juta.

“Hasil audit sementara yang dilakukan penyidik memperkirakan kerugian negara sekitar Rp 500 juta. Namun, kami masih menunggu hasil perhitungan resmi dari Inspektorat Kabupaten Mamuju untuk memastikan angka tersebut,” ujar Iptu Pantri saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (22/4/2025).

Ia menambahkan, dugaan kerugian negara sebesar itu tentu berdampak signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk terus dijaga.

Menurut Iptu Pantri, hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka. Namun proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi masih terus berlanjut.

“Jika bukti-bukti sudah cukup, penyidik akan menaikkan status saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan tambahan terhadap para saksi masih akan dilakukan untuk menguatkan unsur pidananya,” jelasnya.

Dalam kasus ini, Kepala Desa Tanambuah berinisial RU masih berstatus sebagai saksi. Penyidik belum menetapkan siapa pun sebagai tersangka sambil menunggu hasil audit Inspektorat dan proses hukum lebih lanjut.

“Jika terbukti bersalah, pelaku bisa dijerat dengan ancaman hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” tutup Iptu Pantri.

Dugaan Korupsi di Desa Tanambuah menyeruak ke publik sejak April 2024 lalu, kalah itu ratusan warga berunjuk rasa dan menuntut Kepada Desa bertanggung jawab. Atas hal itu, massa sempat menyegel sementara Kantor Desa.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banjir di Rarani Kalukku

    60 KK Terdampak Banjir di Rarani Kalukku, Trans Sulawesi Sempat Lumpuh Empat Jam

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 168
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sejak Senin (6/10/2025) sore, memicu banjir di Desa Kabuloang. Dalam waktu singkat, air dari Sungai Rarani meluap dan merendam puluhan rumah warga. BPBD Mamuju meloporkan, sedikitnya 60 kepala keluarga (KK) terdampak, sementara arus lalu lintas di jalan Trans Sulawesi sempat lumpuh selama empat jam. Kepala […]

  • Demokrat Mamuju Anggap Putusan MA Tentang Kuota 30 Persen Perempuan Dipaksakan

    Demokrat Mamuju Anggap Putusan MA Tentang Kuota 30 Persen Perempuan Dipaksakan

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 121
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Partai Demokrat Partai Demokrat Kabupaten Mamuju, akui kewalahan atas putusan Mahkama Agung tentang pemenuhan kuota 30 persen perempuan calon legistlatif. Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju, Suraidah Suhardi, putusan itu memberatkan mereka menyusun bakal calon legislatif yang sedang berlangsung. “Kami terpaksa mengganti Caleg laki-laki potensial, dalam penjaringan kami mencoba merekrut perempuan […]

  • Kadis PMD Sulbar usai menghadiri ToT LMS Desa Sullbar

    Pelaporan Desa Berbasis Digitalisasi Segera Diterapkan Penuh di Sulbar, Kemendagri Siapkan 40 Pelatih

    • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 160
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Sebanyak 40 calon pelatih dari berbagai Kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar), mengikuti Training of Trainer (ToT) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Hotel Matos, Mamuju. ToT pelatihan PKAD ini dilakukan berbasis Learning Management System (LMS) dengan dua kelas yakni Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) dan kelas […]

  • DPW PPP Sulbar

    Ketua DPC PPP Mamuju Membelot ke Cagub Lain, PPP Sulbar : Segera Diproses

    • calendar_month Minggu, 13 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 153
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pasca pernyataan Ketua DPC PPP Kabupaten Mamuju, menyatakan membelot mendukung Paslon lain di Pilkada Sulbar 2024 di tanggapi oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Barat. Sekretaris DPW PPP Sulawesi Barat, Ahmad Fauzi Arief Lopa, mengaku menyayangkan perilaku dari ketua DPC PPP Kabupaten Mamuju itu. Dia menyebut hal itu tentu menjadi sorotan. […]

  • Real Count Sementara Pileg DPR RI Dapil Sulbar

    Ini Real Count Sementara Pileg 2024 Dapil Sulbar, Ratih dan SDK Sengit

    • calendar_month Kamis, 15 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 135
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Begini hitungan sementara Real Count KPU untuk Pileg dan DPR RI Dapil Sulbar per Kamis (15/02/2024) yang diupdate pada situs Info Pemilu 2024. Untuk kursi DPR RI Dapil Sulbar akan mengutus 4 wakil rakyatnya ke senayan. berikut data yang dihimpun dari website Info Publik Pemilu 2024, pukul 17. 30 WITA khusus untuk […]

  • Gubernur Sulbar

    Pemprov Sulbar Rampingkan OPD Hadapi 2026, Sejumlah Plt Ditunjuk

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 228
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai melakukan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak awal tahun 2026. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, telah menunjuk sejumlah pelaksana tugas (Plt) kepala OPD sebagai langkah awal sebelum pelaksanaan uji kesesuaian jabatan (job fit) untuk menentukan pejabat definitif. Restrukturisasi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan organisasi guna memastikan […]

expand_less