Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » Fakta Dibalik OTT Kadis PMD Mamuju Jalaluddin Duka

Fakta Dibalik OTT Kadis PMD Mamuju Jalaluddin Duka

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Sabtu, 6 Jan 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Mamuju, Jalaluddin Duka, oleh Subdit III Tipidkor Dirkrimsus Polda Sulbar pada Rabu 3 Januari 2023, memunculkan sejumlah fakta.

1. Transaksi dugaan suap fee proyek di rumahnya

Transaksi dugaan suap fee proyek dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju (Disdikpora). Itu melibatkan eks Kadis Pendidikan Jalaluddin Duka (JD) bersama seorang kontraktor bernama Alex (AL).

AL menemui JD di Rumahnya di di Jl. Husni Thamrin, Lorong Puskesmas Binanga, Mamuju, dengan menyetor uang Rp 20 juta dugaan fee proyek pembangunan SD Kakullasan, di Kecamatan Tommo, dengan nilai pagu Rp 483 juta.

“Pada hari Rabu 03 Januari, bertempat di kediaman pribadi JD (Eks Kadis Disdikpora Mamuju)  terjadi tindak pidana penyerahan uang (Suap Menyuap) sehingga dilakukan tangkap tangan oleh Penyidik Subdit III Tipidkor,” kata Kasubdit III Tipidkor Dirkrimsus Polda Sulbar, AKBP Hengky, Jumat (05/01/2024).

2. Penyidik Sita uang Rp 65 Juta

Dari tangan Jalaluddin Duka, polisi berhasil mengamankan uang senilai Rp 65 juta dugaan hasil suap fee proyek dari AL.

Uang tersebut masing-masing Rp 20 juta tertangkap tangan saat akan diserahkan pada JD, sementara Rp 45 juta telah disetor AL pada JD sebelumnya dari Mei hingga Agustus 2022. Uang tersebut diamankan di Rumah Jalaluddin Duka.

“Jadi Rp 20 juta tertangkap tangan saat akan transaksi, sementara Rp 45 juta lainnya sudah disetor sejak Mei 2022 lalu. Jadi total penyerahan uang pada JD sebesar Rp 65 juta,” kata Kasubdit III Tipidkor Dirkrimsus Polda Sulbar, AKBP Hengky.

3. AL akan Setor 17 Persen Fee Proyek SD Kakullasan

Berdasarkan hasil penyidikan Subdit III Tipikor Polda Sulbar, kontraktor AL rencananya akan menyerahkan uang fee proyek SD Kakullasan sebesar 17 persen dari total pagu Rp 483 juta.

Namun saat terjaring OTT, AL baru menyerahkan total Rp 65 juta uang kepada JD.

“Jadi dari hasil penyidikan kemarin, JD akan menerima suap fee proyek sebesar 17 persen. Namun baru Rp 65 juta yang disetor oleh AL,” ungkap AKBP Hengky.

4. Kantor Disdikpora Mamuju di Geledah

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penataran Pelatih Voli PBVSI Sulbar

    PBVSI Sulbar Tatar 40 Pelatih Voli Berlisensi B Untuk Hadapi PON 2028

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 166
    • 0Komentar

    MAJENE, Mekora.id – Pengurus Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), membuka “Penataran Pelatih Bola Voli Indoor se Provinsi di Majene. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 22-25 Januari 2026. Wakil Ketua PBVSI Sulbar, Ahmadi Salim, mengatakan kegiatan ini dihadiri setidaknya 40 pelatih berlisensi B dari seluruh Kabupaten. Ia menyebut penataran ini diharapkan memberi […]

  • Komisi II DPRD Mamuju dan Dinas Ketahanan Pangan Rapat RAPBD 2025

    Komisi II DPRD Mamuju dan Dinas Ketahanan Pangan Bahas RAPBD 2025, Ini Besarannya

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 66
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – DPRD Kabupaten Mamuju melalui komisi II, melakukan pembahasan Rancangan APBD Pokok 2025 dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, di ruang Paripurna, Selasa, (19/11/2024). Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Asdar, mengatakan pagu anggaran yang ditawarkan oleh Dinas Ketahanan pangan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara keseluruhan sebesar Rp. 2,8 miliar. “Dari angka Rp. […]

  • Wonomulyo Carnival 2023

    Wonomulyo Carnival 2023, Merawat Wujud Keberagaman Selamanya

    • calendar_month Minggu, 10 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 131
    • 0Komentar

    POLMAN, mekora.id – Hari jadi Wonomulyo ditetapkan jatuh pada 1 September 1937 pada awal tahun 2023 ini, sejak saat itu wilayah dengan sejarah kolonisasi di Kabupaten Polewali Mandar ini membuka lembar manis yang lama terpendam. Hari jadi yang baru pertama kali dirayakan sejak kemerdekaan dari Belanda ini, disambut dengan rangkaian Wonomulyo Carnival. Dikemas dalam tema […]

  • Tambang Emas Kalumpang

    Tambang Emas Ilegal di Kalumpang Kian Masif, Diduga Dapat Bekingan Oknum APH dan Kades

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 115
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kian mengkhawatirkan. Kegiatan penambangan dengan alat berat dilaporkan terus berlangsung di wilayah Desa Karataun dan Desa Makkaliki, meski belum mengantongi izin resmi. Hasil penelusuran Mekora.id menunjukkan, di dua desa itu sedikitnya ada sebelas unit alat berat jenis excavator yang beroperasi. Di […]

  • Demo Mamasa

    Mamasa Kembali Bergejolak, Pemda Didemo Didesak Lunasi Siltap dan Aktifkan BPJS 21 Ribu Warga

    • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 147
    • 0Komentar

    MAMASA, Mekora.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, pada Rabu (22/1/2024). Massa menuntut penyelesaian berbagai masalah yang dinilai mengabaikan hak masyarakat, seperti tunggakan Penghasilan Tetap (Siltap) bagi aparat desa dan penghentian BPJS Kesehatan untuk ribuan warga. Presidium aksi, Taufik […]

  • Bawaslu Mamuju

    Bawaslu Notif 4 Kecamatan di Mamuju Rawan Netralitas ASN

    • calendar_month Kamis, 19 Okt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 60
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Indeks kerawanan Pemilu (IKP) menempatkan Kabupaten Mamuju masuk jadi salah satu wilayah dengan indeks kerawanan tertinggi di Indonesia. Dari data Bawaslu RI, Konflik sosial menempati urutan 56 dari 85 kota. Sedangkan netralitas aparatur negeri sipil (PNS) masuk dalam kategori rawan tinggi dengan menempati urutan 8 dari 25 kota. Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju, […]

expand_less