Gubernur Suhardi Duka Pastikan Benahi Infrastruktur Pasangkayu Meski Terpa Efisiensi
- account_circle mekora.id
- calendar_month Senin, 23 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gubernur Sulbar Suhardi Duka Safari Ramadan di Pasangkayu.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PASANGKAYU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan jalan dan jembatan di seluruh kabupaten, termasuk Pasangkayu, meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri buka puasa bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Rumah Jabatan Bupati Pasangkayu, Minggu (22/2/2026).
Ia menjelaskan, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pemerintah provinsi langsung dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang berlanjut hingga 2026, bahkan disertai pemotongan belanja.
“Kita semua memahami bahwa setelah kami dilantik, daerah langsung menghadapi efisiensi anggaran. Kemudian tahun 2026 efisiensi plus pemotongan, jadi terasa sekali,” ujarnya.
Rp25 Miliar untuk Infrastruktur Pasangkayu
Meski ruang fiskal terbatas, Pemprov Sulbar tetap mengalokasikan sekitar Rp25 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasangkayu pada 2026.
Menurutnya, besaran anggaran bukan satu-satunya faktor keberhasilan pembangunan, melainkan ketepatan penempatan dan pengelolaannya.
“Anggarannya mungkin kecil, tetapi jika ditempatkan dengan benar, dikelola dengan baik, dan niatnya untuk kepentingan masyarakat, maka tetap akan memberi manfaat,” jelasnya.
Ekonomi Sulbar Tumbuh 5,36 Persen
Di tengah efisiensi, kinerja ekonomi Sulawesi Barat justru menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,36 persen, melampaui rata-rata nasional. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Sulbar berada di kisaran 4 persen dan cenderung di bawah rata-rata nasional.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga mencatat penurunan angka kemiskinan serta penyempitan rasio gini sebagai indikator berkurangnya ketimpangan.
Menurut Suhardi Duka, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang semakin harmonis dalam menjalankan program pembangunan,” katanya.
Sinkronisasi Program Provinsi dan Kabupaten
Gubernur menekankan pentingnya keselarasan arah pembangunan agar tidak terjadi perbedaan kebijakan antara provinsi dan kabupaten.
“Tidak boleh lagi kabupaten berjalan ke kiri sementara provinsi ke kanan. Sekarang kita satu langkah bersama menyelesaikan persoalan secara tuntas,” tegasnya.
Ia mengakui masih banyak aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi akibat keterbatasan fiskal. Karena itu, pemerintah menerapkan skala prioritas dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan tambahan.
Pada 2025 lalu, pemerintah pusat telah mengalokasikan lebih dari Rp20 miliar untuk pembangunan jalan daerah di Pasangkayu di luar ruas nasional.
Untuk 2026, Pemprov Sulbar kembali mengusulkan tiga ruas jalan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Dukungan tersebut, menurut Suhardi Duka, telah dikomunikasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo.
“Saya sudah dijanji oleh Pak Dody Hanggodo. Tapi kita juga memahami ada bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sehingga banyak anggaran PU dialihkan ke sana,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap optimistis dukungan pusat dapat terealisasi guna mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Pasangkayu dan wilayah lainnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
