Inflasi Mamuju Sentuh 6,94 Persen Awal 2026, GMNI Desak Pemkab Jalankan Kebijakan Pro-Rakyat
- account_circle mekora.id
- calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Aktivitas bongkar muat ikan di TPI Mamuju- Disamping Ketua GMNI Mamuju, Dicky Wahyudi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Data inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) di awal tahun 2026, menjadi pukulan telak bagi kelompok Rumah Tangga, Nelayan, hingga UMKM. Lonjakan harga jadi tidak terkendali utamanya ikan.
Hal itu jadi sorotan tajam dari Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju, Dicky Wahyudi. Menurutnya melambungnya harga ikan menunjukkan ada yang salah dengan kebijakan Pemkab Mamuju selama ini.
“Penyebab dari inflasi yang tinggi di Mamuju ini perlu kita cermati, utamanya kebijakan Pemkab yang tidak pernah berpihak kepada nelayan tangkap. Padahal ini sangat perlu, mengingat konsumsi rumah tangga kita tinggi di kelompok ikan,” kata Dicky Wahyudi, Kamis, (5/2/2026).
Ia menyebut bahwa, penyebab inflasi dan kelangkaan ikan pada Desember hingga Januari biangnya bukan hanya faktor cuaca. Tetapi juga dipengaruhi minimnya dukungan pemerintah terhadap hal-hal produktif untuk nelayan di Mamuju.
“Jadi berhenti hanya menyalahkan cuaca misalnya. Selama ini pemerintah harus menyadari sangat minim membantu sektor produktif, misalnya jika alat tangkap nelayan termakan usia, itu akan berpengaruh kurangnya hasil tangkapan dan berpengaruh pada ketersediaan komoditas,” lanjut Dicky.
-
- Diagram Inflasi Mamuju YoY Januari 2026. (Sumber : BPS)
GMNI juga menyoroti minimnya perhatian Pemkab Mamuju terhadap penyediaan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Hal itu membuat nelayan kesulitan mendapatkan pasokan BBM untuk melaut.
“SPBN sendiri yang kami tahu ada cuma satu di Mamuju, tentu ini sangat menyulitkan nelayan mendapatkan BBM. Jika pemerintah serius tentu sektor ini harus dibenahi,” ujarnya.
Selain itu, tidak tersedianya pabrik es yang memadai jadi salah satu faktor hasil tangkap nelayan. Ia menyebut untuk pemenuhan pengawetan ikan nelayan terpaksa ke luar Mamuju untuk mencari es.
“Faktor-faktor ini kan sebenarnya bisa dipangkas jika kebijakan pemerintah daerah tepat dan berpihak pada ekonomi kecil. Tetapi nyatanya ini jadi masalah klasik,” jelas Dicky.
Untuk itu GMNI Mamuju mendesak pemerintah Kabupaten Mamuju segera rubah kebijakan dan berpihak pada ekonomi sektor menengah termasuk nelayan, petani dan UMKM.
“Kami mengamati bahwa dari tahun ke tahun pemerintah tidak memberikan perhatian kepada para nelayan yang ada di kabupaten Mamuju, padahal komoditi ini memiliki peran besar untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi daerah,” tutupnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
