“Kami melihat bagaimana pola pembangunan kota Mamuju yang tidak berpihak kepada kaum Marhaen contoh kasusnya adalah Reklamasi Pantai yang dikapitalisasi oleh satu orang, sehingga tidak ada ruang untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM),” ujarnya.
Dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Membalut Luka” itu, GMNI ikut mempertanyakan dana stimulan gempa tahap II. Menurut salah satu orator GMNI, Yudi Toda, hingga kini Pemkab Mamuju memberikan janji Palsu kepada masyarakat perihal cairnya dana bantuan gempa itu.
“Hingga kini pencairan dana stimulan gempa tahap II timbul tenggelam, masyarakat sudah di suruh buka rekening tapi tidak ada kejelasan,” kata Yudi.
Untuk itu GMNI mendesak Pemkab Mamuju tidak melakukan janji-janji manis kepada masyarakat. Pasalnya ada 19 ribu warga yang masuk data tahap II bantuan gempa, yang hingga kini tidak diketahui nasibnya.
“Kami meminta Pemkab Mamuju tidak melakukan janji-janji manis lagi, penyaluran bantuan gempa tahap II sepertinya hanya iming-iming,” lanjut Yudi.
Setelah melakukan orasi, massa dari GMNI Mamuju kemudian ditemui sejumlah kepada OPD. Dalam dialog itu, Pemkab Mamuju diwakili oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Usdi.
“Aksi dari adik-adik ini merupakan masukan pada hal-hal yang belum kami sempat tangani, untuk itu tuntutan dari adik-adik GMNI akan kami lanjutkan ke Pimpinan,” ungkapnya kepada wartawan.
Setelah melakukan dialog, massa menuntut penjadwalan ulang dan meminta Penjabat sementara (Pjs) Bupati Mamuju untuk menemui massa.
Berikut isi tuntutan GMNI Mamuju :
- Mendorong penyaluran beasiswa Manakarra secara adil dan merata tanpa ada praktek KKN
- Hentikan tindakan kapitalisasi lahan di Pantai kota Mamuju
- Segera cairkan bantuan dana stimulan tahap 2
