“Tolong saya juga dilindungi. Jangan sampai saya melanggar hukum. Insya Allah dalam kepemimpinan saya, saya tidak akan mengorbankan rakyat,” ujarnya.
Sebelum meninggal massa aksi, SDK menegaskan jika seluruh perusahaan tambang yang melanggar hukum baik yang berizin maupun tidak akan dicabut.
“Saya menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang hadir pada hari ini, bahwa SDK lebih menyayangi rakyatnya dari pada pengusaha tambang itu. Saya bisa jadi Gubernur seperti ini karena dipilih oleh rakyat. Olehnya itu, pengusaha manapun yang melanggar hukum di Sulawesi Barat, saya akan cabut dia punya izin,” ungkap SDK.
Kehadiran SDK itu, tidak memuaskan massa aksi. Menurut Koordinator Aksi, Sulkarnain, kehadiran Gubernur Sulbar dibarisan massa berlangsung sangat singkat tidak menjawab tuntutan mereka yang mendesak pencabutan izin tambang segera dilakukan.
“Kami sudah penuhi undangan pertemuan. Tapi hasilnya mengecewakan, kami tidak diberi ruang (dialog) menyampaikan segala unek-unek dan permasalahan di kampung kami,” Korlap Aksi Tolak Tambang, Sulkarnain, Jumat. (9/5/2025).
Ia menambahkan apabila pasca aksi jilid II ini, terjadi konflik antar warga yang diakibatkan oleh polemik penolakan tambang, maka Gubernur SDK dianggap mesti bertanggung jawab. Sulkarnain juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak warga yang tak ingin ada aktivitas tambang di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka.
“Apabila setelah ini, terjadi persoalan konflik horizontal di kampung kami. Apalagi sampai menghilangkan nyawa, maka Gubernur SDK yang harus bertanggung jawab. Intinya tidak ada negosiasi dengan tambang. Pokoknya tidak ada izin tambang di kampung kami,” bebernya.
