Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Rapat Pansus DPRD Sulbar Soroti Strategi Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan Lokal

Rapat Pansus DPRD Sulbar Soroti Strategi Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan Lokal

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja untuk membahas pemaparan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan. Rapat yang berlangsung pada Senin, 10 Maret 2025 ini bertujuan mengkaji secara menyeluruh landasan akademik, urgensi, serta dampak kebijakan dari regulasi yang dirancang.

Rapat dilaksanakan di ruang kerja Komisi III DPRD Sulbar dan dipimpin oleh Ketua Pansus, H. Abdul Rahim. Turut hadir Wakil Ketua Pansus H. Haluddin, Sekretaris Hj. Jumiaty, serta anggota Pansus lainnya seperti Syamsul Samad dan Harun Lulullangi. Mitra kerja yang hadir dalam rapat ini antara lain Biro Hukum Pemprov Sulbar, Tim Penyusun Naskah Akademik dari Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Landasan dan Tujuan Regulasi
Dalam pemaparannya, tim penyusun dari Unsulbar membahas berbagai aspek akademik yang menjadi dasar penyusunan Ranperda, termasuk tinjauan historis, sosiologis, yuridis, dan filosofis. Kajian ini ditujukan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan kontekstual dengan kebutuhan daerah.

Ketua Pansus, H. Abdul Rahim, menegaskan pentingnya naskah akademik sebagai fondasi utama dalam pembentukan Ranperda. “Rapat ini menjadi forum penting untuk mendengar berbagai perspektif guna memastikan regulasi yang kita susun benar-benar mampu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan daerah secara optimal,” ujarnya.

Isu-isu strategis yang mengemuka dalam rapat ini antara lain:

– Pelestarian warisan budaya tak benda
– Revitalisasi dan pelestarian bahasa daerah
– Penguatan peran serta komunitas budaya
– Dukungan pemerintah terhadap pelestarian permainan dan olahraga tradisional

Masukan dan rekomendasi dari para peserta rapat akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan draf Ranperda sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat legislatif.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pasar murah di Mamuju

    Pasar Murah Jadi Program Andalan Pemprov Sulbar Tekan Inflasi

    • calendar_month Senin, 5 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 28
    • 4Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Gerakan pangan murah (GPM) secara konsisten rutin dilaksanakan Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar). Hal itu nampak saat pasar murah itu konsisten dilaksanakan setiap hari Senin, di Taman Karema Mamuju, pada, Senin, (5/8/2023). Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar, gerakan pangan murah itu secara konsisten terus dilaksanakan di enam kabupaten di Sulbar. Dalam gerakan […]

  • Koperasi Merah putih Sulbar

    Sulbar Peringkat Pertama Nasional Bentuk Koperasi Merah Putih

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 20
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menempati peringkat pertama nasional dalam pembentukan dan pengesahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham RI, Minggu (1/6/2025) pukul 10.00 WIB. Pencapaian ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, Sunu Tedi […]

  • Plt Direktur PDAM Mamuju

    Begini Alasan PDAM Mamuju Upah Karyawan Dibawah UMK

    • calendar_month Jumat, 17 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 22
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pelaksana tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju, Jauharia Andi Syafruddin buka suara terkait upah minimum yang diberlakukan pada karyawan. Pada, Kamis (16/5/2024) kemarin. Hal itu menyusul, PDAM Mamuju di demo oleh karyawannya yang menuntut upah layak. Pekerja yang melakukan unjuk rasa bersama sejumlah mahasiswa, menilai Perusahaan Daerah […]

  • E-sport Sulbar

    Khalil Qibran : E-Sport Sulbar Dorong Pembinaan Generasi Muda Lewat Turnamen Pesta Merdeka

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 10
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Ketua Harian E-Sport Sulawesi Barat (Sulbar), M. Khalil Qibran, menegaskan komitmennya menjadikan e-sport sebagai wadah pembinaan generasi muda. Hal itu ia sampaikan saat mendampingi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), membuka turnamen Pesta Merdeka Bareng E-Sport di Café DAP Mamuju, Sabtu (16/8/2025). Turnamen yang diikuti 276 peserta dari enam kabupaten ini mempertandingkan tiga […]

  • Hearing Dialog Abdul Halim di Mapilli Polman

    Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim Hearing Dialog di Mapilli Polman

    • calendar_month Selasa, 4 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 9
    • 0Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) dari partai PDI Perjuangan, Abdul Halim, melaksanakan Hearing Dialog dengan tema “Eksistensi Kebudayaan Lokal di Era Globalisasi” di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) selama 4 sampai 6 Februari 2025. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim, mengatakan kegiatan Hearing Dialog ini dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, khusus daerah […]

  • Wagub Sulbar

    KI Sulbar Award, Wagub Salim S Mengga: Keterbukaan Informasi Adalah Ciri Kemajuan Daerah

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 14
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, menghadiri Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Award 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Sulbar di Mall Matos Mamuju, Jumat (21/11/2025) malam. Agenda tahunan ini merupakan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Acara tersebut […]

expand_less