Pemkab Majene Bersikap Tegas, Dukung Aksi Warga Tolak Tambang Pasir di Tubo-Salutambung
- account_circle mekora.id
- calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, dan Camat Ulumanda, berdialog dengan warga soal penolakan tambang pasir. Senin, (19/5/2025).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAJENE, Mekora.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menyatakan dukungan terhadap sikap warga Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, yang tegas tolak rencana tambang pasir oleh PT Baqba Lembang Tuho (BLT).
Hal ini ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani, dalam kunjungan dan dialog terbuka yang digelar di Kantor Desa Salutambung, pada Senin (19/5/2025) kemarin.
Sikap tegas itu juga sampaikan oleh Camat Ulumanda, Muhammad Arif. Kepada warga, ia menyatakan pihak kecamatan sepenuhnya menolak pengrusakan lingkungan dan siap mendampingi perjuangan warga.
“Kami dari pihak Kecamatan Ulumanda tidak akan membiarkan terjadi pengrusakan di wilayah kami. Sikap ini juga sejalan dengan Kecamatan Tubo Sendana,” tegasnya.
Arif juga mengungkapkan dirinya secara langsung menjadi jaminan untuk tuntutan warga pada aksi damai sebelumnya.
“Alhamdulillah, Ibu Wakil Bupati dan Sekda Majene juga hadir saat aksi itu, membuktikan keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya,” ujarnya.
Rombongan Pemkab yang dipimpin oleh Wakil Bupati Majene Andi Rita Mariani serta didampingi Sekretaris Daerah, Camat Ulumanda Muhammad Arif, dan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), terlebih dahulu melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pertambangan sebelum berdialog dengan warga.
Menanggapi pernyataan Pemda, Jenderal Lapangan Aksi Warga, Andi Satria Maulana alias Bung Baso, mengapresiasi dukungan tersebut meski sedikit menyayangkan ketidakhadiran Bupati Majene.
“Kami kecewa karena Bupati tak hadir, tapi kami bersyukur atas keberanian Wakil Bupati dan Sekda yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” ucapnya.
Sementara itu, pendamping hukum warga, Aco Nursamsu, mengingatkan bahwa dukungan ini merupakan langkah penting, namun masyarakat tetap harus realistis.
“Secara hukum, Pemda Majene memang tidak punya kewenangan mencabut IUP. Tapi sikap dan tekanan moral dari Pemda sangat membantu untuk menghentikan proses ini di level provinsi,” jelasnya.
Berikut tiga poin yang disepakati dalam dialog tolak tambang pasir antara Pemkab Majene dan Warga :
- 1. Pemkab Majene akan mengeluarkan rekomendasi penolakan dan penghentian pengajuan Izin Usaha Produksi (IUP) kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat.
- PT Baqba Lembang Tuho hingga saat ini belum memiliki dokumen UKL-UPL, dan Pemkab Majene berkomitmen untuk tidak memproses lebih lanjut pengajuan tersebut.
- Pemkab Majene menyatakan sikap resmi berpihak kepada masyarakat dalam menjaga ruang hidup yang bersih, sehat, dan lestari.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
