Penulis : Adam Jauri
Ketua DPC GMNI Mamuju
Menilai fenomena Pemilu 2024 dipenuhi dengan ambisi dan demagogi, begitu banyak suara berisik serta drama yang massif dilakukan oleh para tim pemenang hingga menjadi tsunami Informasi ruang media sosial.
Pemilu 2024 membuat pertunjukan yang tak kalah menariknya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Dimana yang paling menonjol adalah kesalahan sistem aplikasi yang katanya jadi yang pertama diterapkan dalam Pemilu.
Namun, nasib berkata lain, entah disengaja atau tidak, faktanya penggunaan aplikasi yang dilaunching dengan gagah perkasa justru jadi salah satu keraguan publik pada pengelolaan Pemilu.
Tentu saja, dengan dana fantastik Rp 71,3 triliun, Pemilu 2024 tercatat sebagai pemilu yang paling mahal yang pernah dilaksanakan. Bandingkan dengan Pemilu 2019 sebesar Rp 25,59 Triliun, atau Pemilu 2014 sebanyak Rp 15,62 Triliun.
Dari situ kita harusnya semakin yakin bahwa Pemilu hari ini harus bersih dari praktik KKN namun mari kita review faktanya!
Peran penting lembaga produk reformasi seperti Mahkama Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikut andil dalam noda demokrasi yang terjadi. Bahkan secara terang benderang dinodai dengan tinta hitam nepotisme serta kartel politik elit nasional. MK di kotori sedangkan KPU secara implisit di intervensi sehingga independensinya sudah sangat pudar.
Tapi tak lupa secara khusus nama Bawaslu yang menjadi perhatian serius kami yang kehadirannya seperti ada dan tiada dalam mengawasi jalannya Pesta Demokrasi di Indonesia!