MAMUJU, mekora.id – IPMAPUS (Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu) Sulawesi Barat (Sulbar) beserta tiga cabang lain, turut mengutuk laporan Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar terhadap massa pengunjuk rasa.
Pelaporan tersebut buntut dari robohnya pintu gerbang Kantor Gubernur Sulbar, saat massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Reforma Agraria melakukan unjuk rasa. Mereka memperingati Hari Tani Nasional, dengan 22 tuntutan. Selasa, (26/09/2023).
Ketua Bidang Kaderisasi IPMAPUS Sulbar, Adi mengatakan, tindakan yang diambil oleh Pj Gubernur menandakan ketidak sediaannya menerima kritikan.
Padahal kata Adi, pemerintah harusnya siap menerima kritik sesuai Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28.
“Pj Gubernur Sulbar lebih mementingkan nama baik pribadi dan pagar kantor dibanding kesejahteraan masyarakat Sulbar. Sebab mengancam massa aksi tanpa mengakomodir tuntutan masyarakat,” kata Adi, Jumat, (29/09/2023).
Senada, Ketua Cabang Ipmapus Mamuju, Agum Zulkifli menilai, langkah pelaporan massa aksi merupakan langkah yang keliru. Sebab kata Agum, pemimpin harus mampu menerima masukan.
“Dengan upaya ini, kami menganggap Pj Gubernur Sulbar telah menghianati demokrasi,” kata Agung.
Kritikan pedas turut dilontarkan Ipmapus Cabang Polewali Mandar dan Mamasa. Menurut Arifin Djalil, pelaporan pada massa pengunjuk rasa itu akan membunuh kualitas demokrasi dan hak kebebasan berpendapat di Sulbar.
