MAMUJU, Mekora.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja dari IMV Corporation dan Japan International Cooperation Agency (JICA), Senin, (28 /7/2025). Kunjungan tersebut membahas rencana kerja sama uji coba teknologi mitigasi gempa bumi di wilayah Sulbar.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sulbar, dihadiri oleh Munandar Wijaya, Abdul Halim, dan Fadhiliy, serta perwakilan dari IMV Corporation yang dipimpin Yasuhiro Okuda. Hadir pula Ibrahim Djamaluddin dari Kyushu University, salah satu peneliti yang mengembangkan teknologi mitigasi gempa.
Dalam pertemuan itu, pihak IMV Corporation dan JICA memaparkan rencana pelaksanaan uji coba sistem deteksi dan mitigasi gempa berbasis teknologi Jepang, yang akan difokuskan di beberapa wilayah Sulawesi Barat yang tergolong rawan gempa.
“Kami akan melakukan uji coba teknologi Jepang terkait mitigasi bencana gempa khususnya di Sulawesi Barat. Proyek ini direncanakan berlangsung selama dua setengah tahun, dimulai sejak hari ini. Kami akan memantau lokasi-lokasi potensial untuk pemasangan sistem tersebut bersama pemerintah dan DPRD Sulbar,” jelas Ibrahim Djamaluddin.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan bencana di Sulawesi Barat, yang selama ini menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan gempa cukup tinggi di Indonesia.
“Atas nama pimpinan DPRD Sulbar, kami sangat mengapresiasi dan merespons positif kedatangan delegasi Jepang ini. Semoga kerja sama ini dapat kita tindak lanjuti secara serius, terutama dalam mendorong lahirnya regulasi yang mendukung penguatan sistem penanganan gempa di Sulawesi Barat,” ujar Munandar.
Kerja sama antara DPRD Sulbar, IMV Corporation, dan JICA diharapkan menjadi titik awal penguatan sistem mitigasi bencana berbasis teknologi modern dan ilmiah, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Sulbar, tetapi juga dapat menjadi model percontohan nasional dalam penanggulangan bencana gempa bumi.
