Dibangun di Kawasan Arteri, Dermaga Sandeq Cafe Tuai Sorotan Publik
- account_circle mekora.id
- calendar_month Selasa, 18 Feb 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Dermaga Sandeq Nusantara Cafe di Jl. Arteri Mamuju, Sulawesi Barat.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Dermaga Sandeq Nusantara Cafe yang baru saja di buka dengan mega di Jl. Arteri Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mulai tuai sorotan dari publik. Terbaru Forum Pemuda Manakarra (Forpema) angkat bicara, pada Selasa, (18/2/2025).
Ketua Forpema, Muh. Robby, menilai keberadaan Dermaga Sander Cafe itu mengganggu keberadaan lalu lintas sebab dibangun di akses jalan bebas hambatan.
“Keberadaan Dermaga Sandeq Cafe ini tentu saja menjadi pertanyaan, sebab fungsi jalan Arteri sebagai jalan cepat dan bebas hambatan. Keberadaan cafe ini membuat jalan Arteri berubah fungsi,” ujar Robby.
Selain aktivitas yang akan mengganggu lalu lintas, Forpema juga mempertanyakan persoalan izin. Robby mempertanyakan pihak pengelola perihal AMDAL bangunan tersebut apalagi telah membongkar pembatas jalan yang dibangun menggunakan anggaran negara.
“Perlunya izin AMDAL bangunan ini diperjelas, jika memang tidak ada sebaiknya ditutup karena dapat mengganggu aktivitas publik dan lainnya,” ungkap Robby.
Sorotan terkait dibangunnya tempat publik di kawasan jalan bebas hambatan juga datang dari Aliansi pemerhati Sulawesi Barat. Mereka bahkan melakukan audiensi dengan DPRD Sulawesi Barat mempertanyakan legitimasi pembangunan Dermaga Sandeq Cafe.
“Kehadiran kami melakukan audiens ke DPRD Sulbar untuk mempertanyakan kehadiran Pj Gubernur bersama pimpinan DPRD dalam soft opening yang dilakukan beberapa saat lalu,” kata Muliadi, ketua Aliansi Forum Sulawesi Barat.
Muliadi mengaku, kehadiran mereka mengawal pembangunan Dermaga Sandeq Cafe ini perihal adanya desas desus dan keresahan publik karena mengganggu aktivitas yang dibangun di sekitar kawasan publik.
“Kehadiran kami di DPR juga mempertegas kepada anggota DPR untuk melakukan pengawasan sebagaimana tugas dan fungsinya mengingat beberapa persoalan akhir-akhir ini diperhadapkan terhadap persoalan izin. mengingat hingga saat ini PPID Pemerintah Sulawesi Barat tidak menyiapkan dan mengelola informasi publik yang dibutuhkan masyarakat untuk menghindari hal-hal nepotisme khusus soal izin membangun,” ujar Muliadi.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
