Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » AJI Mandar dan Aliansi Jurnalis di Sulbar Serukan Kebebasan Pers

AJI Mandar dan Aliansi Jurnalis di Sulbar Serukan Kebebasan Pers

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 5 Mei 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mandar bersama sejumlah organisasi pers di Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi damai untuk memperingati hari kebebasan pers sedunia (World Press Freedom Day), Senin, (5/5/2025).

Ketua Aji Kota Mandar, Frendy Christian, mengatakan, hari kebebasan pers ini menjadi momentum untuk mengingatkan publik akan maraknya aksi kekerasan yang dihadapi insan pers di Indonesia.

Hasil studi AJI pada Maret 2025 menunjukkan, 75,1 persen jurnalis di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun digital. Laporan ini didasarkan survei terhadap 2.020 jurnalis di Indonesia. Yang terakhir, bahkan saat meliput aksi Hari Buruh 1 Mei kemarin, sejumlah jurnalis di beberapa daerah yang tengah melaksanakan tugas jurnalistiknya juga mengalami kekerasan.

“Dengan kondisi ini kami menilai Kebebasan pers di Indonesia terus memburuk dan masa depan jurnalisme independen makin mencemaskan meningkatnya kasus kekerasan jurnalis dan intimidasi yang mempengaruhi kebebasan pers,” kata Frendy.

Sementara itu, catatan AJI juga menyebut indeks kebebasan pers di Indonesia tahun 2025 kian merosot dengan berada di posisi 127 dari 180 negara. Padahal pada 2024 lalu, Indonesia berada di peringkat 111 di dunia dan pada 2023 di peringkat ke-108.

“Hari Kebebasan Pers Dunia bukan sekadar peringatan, namun seruan untuk memperkuat solidaritas, bersatu untuk melawan represi, menciptakan jurnalisme yang bermutu, dan terus berpihak pada kepentingan publik. Hanya dengan pers yang bebas, independen, dan berkelanjutan, demokrasi bisa bertahan,” ungkap Frendy.

Sementara untuk Sulawesi Barat, selama kurun waktu 2021-2025, kekerasan jurnalis yang di advokasi AJI Mandar tercatat 5 kasus dengan 6 orang jurnalis jadi korban kekerasan.

“Jumlah ini mencakup 6 kabupaten di Sulawesi Barat yang terdeteksi. Data ini menunjukkan kekerasan Jurnalis mengakar hingga ke lokal,” pungkas Frendy.

Aksi damai yang dilaksanakan di Jl. Ahmad Kirang Mamuju ini, juga menggandeng Press Mahasiswa, IJTI, dan Asosiasi Media Siber Indeonesia (AMSI) Sulbar.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPRD Sulbar

    Pj Gubernur dan Ketua DPRD Sulbar Resmikan SMA/SMK di Polman dan Majene

    • calendar_month Minggu, 3 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 23
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi bersama Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh melakukan peresmian gedung SMA/SMK Ponpes Modern Al Ikhlas Lampoko Kabupaten Polman, Sabtu (02/03/2024). Acara tersebut sekaligus dilakukan penyerahan gedung SMA/SMK yang diintervensi melalui DAK Tahun 2023. Penyerahan gedung dilaksanakan oleh PJ Gubernur Sulbar kepada Pemkab Polman dan Pemkab Majene. Suraidah […]

  • Elpiji 3 kilo di Mamuju langka

    Elpiji 3 Kilo Langka, Warga Tapalang Mamuju Terpaksa Antri Berhari-hari

    • calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 14
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Elpiji 3 kilogram sedang langka dipasaran, warga di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kesulitan mendapatkan gas melon itu. Kelangkaan itu sudah dirasakan warga sepekan terakhir, elpiji 3 kilogram seakan menghilang di pasaran. Antrian panjang dan berdesakan pun rela dilakukan warga di tengah ibadah ramadan untuk mendapatkan elpiji 3 kilogram di salah […]

  • Pemilu 2024

    Pemilu 2024, Demokrasi di Tepi Jurang

    • calendar_month Jumat, 15 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 32
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pesta demokrasi alias pemilihan umum (Pemilu) 2024 memang telah usai 14 Februari 2024 lalu. Meski begitu, lubang hitam dari Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif itu terasa sangat menganga dan berbekas bak sobekan api di pipi kanan. Setidaknya itulah yang diungkapkan oleh lembaga pemantau Pemilu Network For Indonesian Democratic Society (Netfid) Sulawesi Barat, […]

  • Pergub SPBE Sulbar

    Kominfo dan Biro Hukum Sulbar Akan Revisi Pergub SPBE

    • calendar_month Kamis, 29 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 18
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Dinas Komunikasi informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) bersama Biro Hukum Pemprov Sulbar berencana merevisi Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini berjalan. Hal tersebut telah dibahas bersama dalam rapat yang digelar di Diskominfopers Sulbar, Selasa (27/02/2024). Kadis Kominfopers Sulbar, Mustari Mula mengatakan, perbaikan Pergub SPBE […]

  • KPID Sulbar

    Terdampak Efisiensi Anggaran, Seleksi Komisioner KPID Sulbar Mandek

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 30
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Tahapan seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2025 terhenti sementara akibat terdampak efisiensi anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi. Ketua Tim Seleksi (Timsel) KPID Sulbar, Sulaeman Rahman, menyampaikan bahwa sejak ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 02 Tahun 2025 pada 10 Maret 2025, pihaknya baru menyelesaikan proses penerimaan berkas […]

  • Asdatun Kejati Sulbar, Kumaedi

    Kejati Sulbar Endus Dugaan Melawan Hukum Pada Pembangunan Bunker Radioterapi RSUD Sulbar

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 47
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar) menemukan adanya dugaan melawan pada administrasi pengerjaan gedung Bunker Radioterapi milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar yang dibangun di lahan parkir. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sulbar, Kuamedi mengatakan, indikasi melawan hukum itu terjadi dikarenakan terdapat pemindahan tangan pengerjaan sebanyak enam […]

expand_less