MAMUJU, Mekora.id — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai mengintensifkan persiapan menuju pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Melalui Media Gathering “Menguatkan Literasi Statistik, Memperkuat Pemberitaan Menuju Sensus Ekonomi 2026″ yang digelar di Aula Kantor, Jl. Martadinata, Mamuju, Rabu (26/11/2025).
BPS menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal agenda statistik nasional tersebut.
Kegiatan dipimpin Statistisi Ahli Madya BPS Sulbar, Pertiwi Tanihaha. Ia menjelaskan bahwa SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang digelar setiap 10 tahun, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Sensus ini menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali pertanian, pemerintahan, dan aktivitas rumah tangga. Datanya menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Pertiwi.
Cakupan Sensus dan Pengguna Data
SE2026 menargetkan tiga kelompok utama pengguna data:
1. Pemerintah, untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan;
2. Pelaku usaha dan investor, untuk pengambilan keputusan;
3. Masyarakat dan akademisi, untuk riset dan pengembangan literasi ekonomi.
Pendataan mencakup data pokok usaha, karakteristik usaha, hingga kondisi keuangan, termasuk aspek ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
Sensus akan berlangsung pada Mei–Juli 2026, menggunakan tiga moda pendataan:
• CAWI (online) untuk perusahaan besar,
• CAPI (tablet) untuk mitigasi non-respons,
• PAPI (formulir) bagi UMKM dan usaha mikro.
Secara nasional, sekitar 260.000 petugas akan diterjunkan.
Persiapan Sejak 2024–2028
Pertiwi menjelaskan persiapan SE2026 telah dimulai sejak 2024 dan akan berlanjut hingga 2028.
“Skala sensus ini sangat besar, sehingga banyak uji coba yang harus dilakukan. Kami memastikan seluruh peta blok sensus dirancang detail agar tidak ada wilayah yang terlewat,” katanya.
Sulbar Punya 136 Ribu Usaha
Hasil SE2016 menunjukkan Sulawesi Barat memiliki 136.024 unit usaha, dengan 99,51 persen di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil (UMK). Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah usaha terbanyak, disusul Mamuju dan Majene.
Tantangan: Kekhawatiran dan Ketidakjujuran Responden
BPS mengakui masih ada tantangan, terutama kekhawatiran pelaku usaha terhadap penggunaan data untuk perpajakan atau persaingan usaha. Risiko ketidakjujuran responden juga menjadi perhatian.
Namun demikian, Pertiwi menegaskan semua data sensus dilindungi undang-undang.
“Informasi tidak dianalisis per individu dan tidak diberikan kepada pihak mana pun. Data hanya digunakan untuk keperluan statistik. BPS juga telah tersertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi,” tegasnya.
Peran Media Dianggap Kunci
Dalam kesempatan itu, Pertiwi menekankan media memiliki peran strategis untuk menyukseskan SE2026. Media dinilai mampu menjembatani informasi, meluruskan misinformasi, dan meningkatkan literasi statistik masyarakat.
“Pemberitaan berbasis data sangat penting. Media adalah mitra kami untuk meningkatkan literasi statistik dan menggerakkan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Dengan dukungan media dan partisipasi masyarakat, BPS berharap SE2026 dapat menghasilkan data ekonomi yang komprehensif dan kredibel sebagai fondasi pembangunan daerah maupun nasional.
