MAMUJU, Mekora.id — Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulawesi Barat (Sulbar) yang digelar di Hotel Maleo, Rabu (10/12/2025) sore.

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi PKB DPR RI itu menegaskan bahwa perjuangan politik PKB berakar pada komitmen membela rakyat kecil dan memperjuangkan keadilan sosial.

“Kita masuk PKB bukan untuk menjadi orang suci, karena bagi PKB Tuhan bukan hanya ada di rumah ibadah, Tuhan berada di gubuk-gubuk si miskin. Oleh karena itu masuk PKB berarti siap berjuang,” kata Jazilul.

Ia menegaskan, konstitusi Indonesia telah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan udara dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Namun menurutnya, realitas saat ini masih jauh dari ideal.

“Akhir-akhir ini kita sibuk mengais bantuan, dan itu karena kemanusiaan. Tetapi jangan sampai kita lupa siapa yang mengakibatkan bencana ini. Itu sebabnya ekonomi kita tidak boleh dikuasai segelintir orang,” ujarnya.

Jazilul juga menyinggung hasil Pemilu 2024, di mana PKB mencatat peningkatan signifikan di DPR RI. Ia menantang PKB Sulbar agar bisa mengirimkan wakil ke Senayan pada Pemilu mendatang.

“Perjuangan politik PKB belum selesai. Memang kemarin Cawapres kita, Gus Muhaimin, belum menang. Tapi kita patut berbangga karena kursi PKB di DPR RI naik menjadi 68 kursi. Semoga ke depan juga ada perwakilan dari Sulawesi Barat, karena sejak provinsi ini berdiri, belum ada yang duduk di Senayan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, yang turut hadir dalam pembukaan Muswil menyampaikan apresiasi terhadap peran PKB di daerah.

Menurutnya, PKB tidak hanya menjadi kekuatan politik, tetapi juga saluran aspirasi masyarakat kecil.

“PKB bukan hanya sekadar partai politik, tetapi juga corong penyambung lidah rakyat. Kita harapkan PKB terus mendorong kebijakan pro rakyat miskin, memajukan kesejahteraan, serta menjaga ekonomi berbasis lingkungan agar keseimbangan antara ekonomi dan ekologis tetap terpelihara,” kata Salim.

Muswil PKB Sulbar ini digelar untuk menentukan langkah organisasi ke depan, sekaligus memperkuat konsolidasi jelang kontestasi politik berikutnya.